Tagihan LPJU Gunungkidul Nyaris Rp1 Miliar Per Bulan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul memastikan tidak ada masalah berkaitan dengan tagihan listrik untuk fasiltas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Pasalnya, untuk pembayaran tagihan sudah dialokasikan sekitar Rp11,5 miliar di tahun ini.

Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran, Dinas Perhubungan Gunungkidul, Ely Siswanto mengatakan, pihaknya rutin membayar tagihan LPJU ke PLN setiap bulannya. Ini berarti tidak ada masalah berkaitan dengan fasiltas lampu penerangan di jalan di Bumi Handayani.

Dia menjelaskan, untuk tagihan setiap bulannya sekitar Rp960 juta sehingga total alokasi di 2023 sebesar Rp11,5 miliar. Menurutnya pagu yang ada mencukupi pembayaran tagihan selama satu tahun, namun dengan catatan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik seperti di 2022 lalu.

BACA JUGA : Tahun Ini 12 Titik Jalan di Gunungkidul Dipasangi LPJU

Ia tidak menampik, pembayaran saat itu sempat tertunda sekitar dua bulan karena adanya penyesuaian tarif yang baru. “Ya kalau tidak naik, maka pembayaran bisa lancar karena dananya sudah tersedia, meski jumlahnya hampir mencapai Rp1 miliar setiap bulannya,” katanya kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Ely menjelaskan, pembayaran yang mencapai hampir Rp1 miliar dipergunakan untuk pembayaran tagihan sebanyak 1.300 id pelanggan PLN. Meski demikian, ia memastikan jumlah titik LPJU yang terpasang lebih banyak karena satu meteran terpasang bisa dipergunakan untuk lima lampu.

“Yang punya kabupaten ada 2.000 titik LPJU. Ini belum termasuk aset milik provinsi dan Pemerintah Pusat karena pembayaran tagihan juga menjadi tanggungan pemkab,” katanya.

Disinggung mengenai lampu penerangan di kawasan pedestrian Bundaran Tobong Gamping, Ely mengakui sekarang ini masuk kedalam tagihan LPJU. Meski demikian, ke depannya akan disesuaikan dengan peruntukan sehingga tidak lagi ditanggung oleh dinas perhubungan.

“Peruntukannya lebih ke lampu taman, jadi pengelolaan tepatnya ke Dinas Lingkungan Hidup. Tahun ini masih kami talangi, tapi untuk tahun depan akan diserahkan ke OPD terkait,” katanya.

BACA JUGA : Bantul Terima Tambahan 600 LPJU, Kadishub Bantul

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, pembangunan pedestrian di kawasan tugu tobong gamping menjadi kewenangan OPD miliknya. Adapun pengerjaan sudah selesai di akhir 2022, tapi sekarang masih dalam proses pemeliharaan oleh rekanan.

“Berlaku selama enam bulan. Nanti kalau ada lampu yang mati di jalur pedestrian akan diganti. Untuk tagihan listriknya sudah ada di dinas perhubungan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.