Pemkab Bantul Rancang Big Data Kemiskinan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul tengah merancang big data kemiskinan yang nantinya digunakan untuk pemetaan masyarakat dan intervensi kebijakan penanganan masalah sosial di wilayahnya.

Sistem itu nantinya dapat diakses dan terintegrasi ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

Kepala Bappeda Bantul, Fenty Yusdayati menjelaskan big data kemiskinan itu merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya.

Nantinya big data kemiskinan ini akan memuat data warga miskin berdasarkan alamat dan nama. Pihaknya juga menggandeng pihak kampus dalam mengembangkan sistem tersebut. "Nanti data dari media sosial juga kami masukkan dan diolah lebih lanjut," kata Fenty, Minggu (16/4/2023). 

BACA JUGA: Wilayah Selatan Akan Digarap untuk Atasi Tingginya Angka Kemiskinan di DIY

Dalam sistem tersebut Pemkab Bantul akan memperhatikan informasi mengenai penyaluran bantuan yang diperoleh warga, kondisi warga masih hidup atau tidak, maupun jumlah pengeluaran per bulan yang dihabiskan untuk biaya hidup.

Setiap OPD nantinya juga akan diberikan satu akun agar data selalu diperbaharui. "Jadi semua nanti terdeteksi apalah dia masih layak untuk menerima bantuan atau tidak. Tapi semua masih berproses," ucap Fenty.  

Menurut Fenty, big data ini akan mampu mengukur kemiskinan di wilayahnya secara mikro dan gampang untuk dibaca dan dianalisis. Pengukurannya tetap melalui tahap dan verifikasi dari bawah. "Jadi buat lebih tepat sasaran juga bantuan yang disalurkan dan program yang dibuat berjalan efektif," ujarnya. 

Pada 2021 sebanyak 27.730 orang dari total 146.098 orang miskin di Bantul termasuk warga miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah warga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. 

Kepala Dinas Sosial Bantul, Gunawan Budi Santoso mengatakan lewat big data kemiskinan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Setiap OPD nantinya juga akan dilibatkan dalam memperbaharui data kemiskinan lewat programnya. Dengan demikian jumlah warga miskin di wilayah setempat akan terus diperbaharui. "Ini tentu sangat membantu dan kita dukung dari data yang terdaftar di Kemensos nanti akan diolah lagi untuk disesuaikan lebih lanjut," ungkap Gunawan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.