Tiang PJU Jogja Diusulkan Jadi Smart Pole, Ini Manfaatnya
DPRD Jogja mendorong tiang PJU dimanfaatkan untuk fiber optik dan smart pole guna menata kabel serta meningkatkan PAD.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada keterlibatan BPN, Camat hingga lurah dalam mafia tanah. /Ilustrasi-Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons terkait maraknya kasus mafia tanah, tak terkecuali tanah kas desa yang ada di DIY. Mahfud menyatakan saat ini pemerintah tengah membentuk tim reformasi hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Mahdu menilai ada banyak mafia tanah yang terlibat dalam persoalan tanah di tiap daerah. Sehingga menurut Mahfud persoalan terkait dengan tanah dinilai rumit.
BACA JUGA : Kasus Mafia Tanah Kas Desa, Kejaksaan Tinggi DIY Panggil
“Kami sedang membentuk tim reformasi hukum, karena masalahnya tidak sederhana. Jadi setiap daerah punya spesifikasi persoalan sendiri. Kalau di seluruh tingkat nasional ini yang banyak kan mafia, mafia tanah,” katanya di Kompleks Kepatihan, Selasa (16/5/2023).
Menurut Mahfud secara nasional ditemukan adanya tanah negara yang tiba-tiba hilang, lalu ada pula tanah milik perseorangan yang beralih kepemilikan tanpa diketahui pemilik.
Di DIY saat ini juga tengah marak persoalan pertanahan menyangkut pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang tidak sesuai perizinan atau menggunakannya tanpa izin Gubernur. Tindakan tersebut pun melanggar Pergub No.34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
Pemda DIY pun saat ini tengah menggencarkan penutupan sejumlah TKD yang digunakan tidak sesuai perizinannya atau tanpa izin. Sedangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY pun tengah mengusut salah satu tersangka pemanfaatan TKD tanpa izin dengan inisial RS selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa.
Dalam melancarkan aksinya, menurut Mahfud, mafia tanah juga turut menyeret sejumlah pihak. Untuk dapat menyelesaikan persoalan pertanahan, dia pun tengah mengusut berbagai pihak yang disinyalir terlibat dalam persoalan tersebut.
BACA JUGA : Sstt... Perangkat Kalurahan Diduga Ikut Bermain
“Yang main di situ di Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, lurah, lalu mafianya, kemudian calo-calo perkara itu banyak. Itu yang sedang kami tangani sekarang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Jogja mendorong tiang PJU dimanfaatkan untuk fiber optik dan smart pole guna menata kabel serta meningkatkan PAD.
DPR tetap menggelar rapat paripurna 27 Agustus dengan agenda laporan perkembangan RUU Perampasan Aset di tengah rencana demonstrasi.
Lamora Sagan Yogyakarta menghadirkan program wedding package bertajuk *“Begin Forever Together”* sebagai pilihan bagi pasangan yang ingin menggelar pernikahan.
PLN Indonesia Power siap mendukung program PLTS 100 GWp melalui pengembangan energi surya yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan.
Sebanyak 18.504 polisi dikerahkan mengawal demo Jakarta hari ini. Pengamanan difokuskan di DPR/MPR dan sejumlah titik strategis.
Cek link CCTV Jakarta hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, untuk memantau kondisi jalan di Senayan, GBK, Bendungan Hilir, dan Kuningan Barat.