Advertisement
Marak Kasus Mafia Tanah, Mahfud MD: Yang Main BPN, Camat, Lurah..
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada keterlibatan BPN, Camat hingga lurah dalam mafia tanah. - Ilustrasi/Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons terkait maraknya kasus mafia tanah, tak terkecuali tanah kas desa yang ada di DIY. Mahfud menyatakan saat ini pemerintah tengah membentuk tim reformasi hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Mahdu menilai ada banyak mafia tanah yang terlibat dalam persoalan tanah di tiap daerah. Sehingga menurut Mahfud persoalan terkait dengan tanah dinilai rumit.
Advertisement
BACA JUGA : Kasus Mafia Tanah Kas Desa, Kejaksaan Tinggi DIY Panggil
“Kami sedang membentuk tim reformasi hukum, karena masalahnya tidak sederhana. Jadi setiap daerah punya spesifikasi persoalan sendiri. Kalau di seluruh tingkat nasional ini yang banyak kan mafia, mafia tanah,” katanya di Kompleks Kepatihan, Selasa (16/5/2023).
Menurut Mahfud secara nasional ditemukan adanya tanah negara yang tiba-tiba hilang, lalu ada pula tanah milik perseorangan yang beralih kepemilikan tanpa diketahui pemilik.
Di DIY saat ini juga tengah marak persoalan pertanahan menyangkut pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang tidak sesuai perizinan atau menggunakannya tanpa izin Gubernur. Tindakan tersebut pun melanggar Pergub No.34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
Pemda DIY pun saat ini tengah menggencarkan penutupan sejumlah TKD yang digunakan tidak sesuai perizinannya atau tanpa izin. Sedangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY pun tengah mengusut salah satu tersangka pemanfaatan TKD tanpa izin dengan inisial RS selaku Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa.
Dalam melancarkan aksinya, menurut Mahfud, mafia tanah juga turut menyeret sejumlah pihak. Untuk dapat menyelesaikan persoalan pertanahan, dia pun tengah mengusut berbagai pihak yang disinyalir terlibat dalam persoalan tersebut.
BACA JUGA : Sstt... Perangkat Kalurahan Diduga Ikut Bermain
“Yang main di situ di Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, lurah, lalu mafianya, kemudian calo-calo perkara itu banyak. Itu yang sedang kami tangani sekarang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Jadwal Layanan Samsat Keliling Jogja Kamis 25 April 2024
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024
Advertisement
Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling Bantul April 2024
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
Jadwal Kereta Bandara YIA Kamis 25 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 25 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jogja Kamis 25 April 2024
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Kamis 25 April 2024
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Kamis 25 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Baru Ada 13 Pasar Desa Berbadan Hukum di Kulonprogo, 9 Pasar Fasilitasnya Minim
PERSOALAN LINGKUNGAN: DIY Kudu Kembangkan Ekonomi Hijau
Kartini Masa Kini: Inspiratif, Mandiri, Tangguh dan Trengginas
Advertisement
Dari Luar Negeri? Jangan Lupa Isi e-CD Jika Turun di YIA
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jalan-jalan Keliling Destinasi Wisata, Cek Jalur Trans Jogja!
- Rekrutmen Badan Ad Hoc Pilkada 2024 Dimulai, Bawaslu DIY Beri Catatan Ini untuk KPU
- Pelaku UMKM di Jogja Didorong Segera Urus Sertifikasi Halal Sebelum Oktober 2024
- Info Stok Darah dan Jadwal Donor Darah Rabu 24 April 2024 di PMI se-DIY
- 4 Produk Lokal DIY Mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis, Ini Manfaatnya
Advertisement
Advertisement
