Duh! Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di DIY Masih Rendah

Harianjogja.com, JOGJA—Pemberantasan kemiskinan ekstrem di DIY terbentur anggaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. DPRD DIY minta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan anggarannya untuk memberantas kemiskinan ekstrim.

Catatan DPRD DIY menyebut tingkat kemiskinan ekstrem di DIY hanya tinggal 1,08%, dimana terendah di Jawa. “Meskipun tingkat kemiskinan umumnya masih 11,49 persen tapi kemiskinan ekstrem tinggal 1,08 persen,” kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yuana, Minggu (11/6/2023).

BACA JUGA: 2024 Ditarget Kemiskinan Ekstrem Turun ke 0%, Ini Tantangannya..

Huda menyebut target nasional kemiskinan ekstrem harus 0%. “Target tersebut sudah tertuang di Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem, artinya daerah juga harus mematuhi aturan tersebut termasuk Pemkab dan Pemkot di DIY,” tegasnya.

Pemda DIY sendiri, jelas Huda, sudah menaikan anggarannya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. “Pemda DIY sudah cukup baik anggaran penangan kemiskinan ekstrem sebesar 7,98 persen dari APBD, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 6,66 persen,” terangnya.

Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota, jelas Huda, masih kecil yang dianggarkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. “Bahkan ada yang 1,7 persen saja, padahal di daerahnya banyak yang miskin ekstrem,” katanya.

Huda mendorong pemerintah kabupaten/kota di untuk meningkatkan anggarannya untuk mewujudkan DIY nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024. “Sebagai komitmen pemberantasan kemiskinan ekstrem tentu pemkab dan pemkot harus meningkatkan anggarannya untuk penanganan ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Warga Miskin di Pesisir Gunungkidul, Budidaya Bawang Merah di Atas Tanah Kas Desa

Pemberantasan kemiskinan ekstrem di DIY, lanjut Huda, akan mengerek pemberantasan kemiskinan secara umum. “Kami optimis 2024 itu bisa tercapai asal programnya jelas dan anggarannya disediakan dengan baik, apalagi Cuma tinggal 1,08 persen,” ucapnya.

Secara teknis pengentasan kemiskinan ekstrem sudah didukung dengan data yang lengkap, menurut Huda, sehingga akan memudahkan program. “Sudah ada data by name by addres, jadi pasti tepat sasaran asal program jelas dan anggarannya memenuhi program tersebut,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News