Advertisement
Efektifkan Anggaran Pemilukada, KPU Kota Jogja Terima Rp33,9 Miliar
Ilustrasi KPU - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja menerima anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebanyak Rp33,9 miliar. Anggaran untuk memilih Wali Kota Jogja periode 2024-2027 tersebut dari bersumber dari Pemkot Jogja.
Ketua KPU Jogja, Hidayat Widodo menyebut anggaran tersebut mencukupi untuk Pemilukada yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. “Jumlah anggaran tersebut meningkat dari periode sebelumnya karena menyesuaikan inflasi dan kenaikan kebutuhan honor badan ad hoc sesuai standar KPU,” katanya, Kamis (15/6/2023).
Advertisement
Hidayat menjelaskan penganggaran yang sudah final tersebut mengikuti Permendagri No 41/2020 dan Surat Keputusan KPU RI No.543/2022. “Semuanya sudah sesuai mekanisme aturan yang ada dan akan kami gunakan sesuai mestinya dengan baik,” tegasnya.
BACA JUGA: Halo Warga DIY yang Berminat, Seleksi Komisioner KPU Telah Dibuka, Kuota 25 Orang
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Jogja Siti Nurhayati menjelaskan anggaran untuk Pemilukada tersebut mengalami penyesuaian. “Penyesuain dilakukan setelah awalnya kami usulkan Rp35,5 miliar ke Pemkot Jogja, lalu ada efisiensi sehingga jadi Rp33,9 miliar,” ujarnya.
Efisiensi dilakukan KPU Kota Jogja, jelas Nurhayati, dengan mengkaji ulang anggaran penggunaan protokol kesehatan Covid-19. “Setelah kami kaji anggaran untuk protokol tersebut sudah tidak perlu karena sudah endemi bukan pandemi, syukurlah bisa terpotong Rp1,5 miliar jadi Rp33,9 miliar dan memang itu sudah mencukupi,” jelasnya.
Nurhayati menjelaskan pencairan anggaran Pemilukada tersebut adakan dilakukan dalam dua tahap, dimana tahap pertama diperkirakan pada September nanti. “September sudah mulai pencairan sebesar 40% untuk persiapan awal Pemilukada seperti sosialisasi, pembentukan badan adhoc, dan pemutakhiran data pemilih,” terangnya.
Penggunaan anggaran Pemilukada Jogja, lanjut Nurhayati, lebih rinci akan menunggu koordinasi KPU RI. “Karena nanti serentak juga dan penyelenggaraanya setelah Pemilu 2024, nanti detailnya kami juga menunggu KPU RI,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Satpol PP Bantul Kerahkan 100 Personel Bersihkan Sampah Liar di Ring Road Selatan
Polisi Periksa 12 Orang Terkait Dugaan Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon
Disdikpora DIY Paparkan Cara Guru di Jogja Bocorkan Soal ASPD
Dua TPR Menuju Pantai Bakal Dipindah, Pemkab Gunungkidul Sediakan Rp2 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Advertisement
Hasil Investigasi Kebocoran Soal ASPD, Guru SMPN 10 Jogja Tidak Terbukti Membocorkan Soal
Di Pasar Beringharjo Kini Ada Layanan KB Pemasangan Kontrasepsi Gratis, Cek Jadwalnya
Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Polda DIY Naikkan Status Kasus Dugaan Mafia Tanah Yang Menimpa Mbah Tupon ke Tahap Penyidikan
Plengkung Gading Jogja Masih Ditutup untuk Renovasi, Ini Penampakan Terbarunya
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Advertisement
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Berita Pilihan
Advertisement
Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Luncurkan SPPG di Tridadi Sleman, Menko Muhaimin Ungkap Efek Berantai Bagi Masyarakat
- Produk UMKM Kota Jogja Diminati Peserta Munas VII APEKSI 2025
- Investasi di Sektor Utara Gunungkidul Bakal Digenjot
- Polisi Menangkap Tiga Pelaku Penganiayaan Ojol Pengantar Makanan di Pintu Masuk UGM
- KISAH INSPIRATIF: Kartini, Penjaga Warung Sayur yang Naik Haji Tahun Ini
Advertisement
Advertisement
