Advertisement
Korban Kasus Malioboro City Surati Pemerintah, Ada Dugaan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa
Sejumlah pemilik unit Apartemen Malioboro City menuntut surat legalitas kepemilikan, di depan eks kantor marketing Apartemen Malioboro City, Kamis (8/6/2023) - Harian Jogja/Lugas Subarkah\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Para pemilik unit apartemen Malioboro City mengadukan dugaan penggelapan yang mereka alami kepada Gubernur dan DPRD DIY. Aduan tersebut agar mereka mendapat titik terang atas kepemilikan unit apartemen yang sudah dibeli.
Koordinator pemilik unit Apartemen Malioboro City, Edi Hardiyanto, menjelaskan pihaknya sudah berkirim surat ke Gubernur dan DPRD DIY untuk membantu menemukan solusi atas dugaan penggelapan yang mereka alami.
Advertisement
“Kami sudah mengirim surat secara resmi, selain masalah kami sudah beli unit tapi belum diberikan Akta Jual Beli [AJB] dan Surat Hak Milik Satuan Rumah Susun [SHMSRS]. Kami juga menduga ada masalah lain yaitu penyalahgunaan tanah kas desa [TKD],” katanya, Jumat (16/6/2023).
BACA JUGA: 10 Tahun Tak Miliki Legalitas, Ratusan Pemilik Unit Apartemen Malioboro City Gelar Demo
Edi menjelaskan para pemilik unit apartemen sudah menunggu 10 tahun untuk diberikan AJB dan SHMSRS. “Awal beli unit apartemen ini kami sudah dijanjikan akan diberikan AJB dan SHMSRS. Tetapi sampai sekarang belum diberikan, ini malah kepemilikan hak guna tanah apartemen berpindah ke pihak lain yang bukan pengembang,” ujar dia.
Kepindahan kepemilikan hak guna tanah, jelas Edi, makin memperumit masalah para pemilik unit apartemen. “Ternyata hak guna tanah diambil alih oleh Bank MNC dari pengembang karena kredit macet, kami semakin bingung ini,” ujarnya.
Selain masalah dugaan penggelapan AJB dan SHMSRS, jelas Edi, para pemilik unit apartemen juga menduga ada penyalahgunaan tanah kas desa.
“Kami cek ke Kelurahan Caturtunggal status tanah apartemen ini, ternyata hak milik. Tapi yang bagian depan apartemen yang digunakan untuk parkir dan fasilitas umum apartemen ternyata tanah kas desa, kami menduga ada penyalahgunaan ini,” terangnya.
Penyalahgunaan tanah kas desa tersebut, lanjut Edi, akan disampaikan ke Gubernur dan DPRD DIY. “Nanti detailnya seperti apa penyalahgunaan itu akan kami sampaikan ke Gubernur dan DPRD DIY, tunggu saja nanti,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 19 April 2025, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Prosesi Jalan Salib Jumat Agung di GKJ Gondokusuman Tampilkan Budaya Jawa
Luas Tanam Jagung di Bantul Ditarget Capai 5.196 Hektare pada 2025
Advertisement
Bupati Gunungkidul Minta Aturan Kompensasi Ternak Mati Segera Dirampungkan
Tebing Breksi Hanya Andalkan Live Music Untuk Tingkatkan Angka Kunjungan Wisatawan
Sepanjang Triwulan Pertama 2025 Ada 65 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Bantul
Perayaan Paskah 2025, Ribuan Polisi di Kota Jogja Jaga Ketat 59 Tempat Ibadah
Kecelakaan Mobil dan Motor di JJLS Bantul, Satu Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Empat Bangunan SMP yang Rusak di Bantul Bakal Diperbaiki Tahun Ini
Tabung Salju di Tempat Cuci Mobil Meledak, Satu Orang Meninggal Dunia
Event Musik dan Bazar UMKM Jadi Andalan Dinas Pariwisata Jogja untuk Menarik Wisatawan
Pantai di Gunungkidul Ramai, Wisatawan Diminta Berhati-Hati
Kembali ke Maguwoharjo PSS Sleman Dikalahkan Dewa United, Pelatih Singgung Kinerja Wasit
Advertisement
Dugaan Pungli PTSL Dukuh Gandekan, Bupati Bantul Janji Keputusan Segera Keluar
Berita Pilihan
Advertisement
Pakar Hukum UI Nilai LaNyalla Jadi "Target" KPK, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KA Bandara Jogja Terbaru Hari Ini, Jumat 18 April 2025, Naik dari Stasiun Tugu Jogja hingga YIA
- Jadwal dan Lokasi Layanan Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Jumat (18/4/2025)
- Jadwal dan Tarif Angkutan DAMRI, Jumat 18 April 2025
- Inilah Jadwal dan Lokasi Layanan Perpanjangan SIM di Sleman, Jumat 18 April 2025
- Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Jumat 18 April 2025, Awas Hujan Petir!
Advertisement
Advertisement
