Gapasdab Ungkap Laut Selatan DIY Belum Layak Dibangun Pelabuhan Komersial

Harianjogja.com, JOGJA—Laut selatan DIY atau Samudera Hindia dinilai tidak cocok untuk dibangun pelabuhan. Selain tidak ada pulau terluar di sisi selatan, kondisi ombak yang tinggi menjadi salah satu alasannya.

Hal itu disampaikan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) dalam Rakernas yang digelar di Hotel Tentrem, Kota Jogja, Rabu (12/7/2023). Ketua DPP Gapasdab Khoiri Soetomo mengatakan pulau Jawa bagian selatan khususnya di DIY belum layak untuk dijadikan Pelabuhan jika ditinjau secara ekonomi.

“Samudera Hindia di mana dari sisi cuaca, memang secara ekonomis juga masih belum layak untuk kita jadikan pelabuhan komersiall,” katanya.

BACA JUGA : Dibangun sejak 2007, Tanjung Adikarta Masih Saja Mangkrak

Menurutnya sangat berbeda dengan Cilacap yang tidak jauh dari Jogja, karena di sekitarnya ada Pertamina sehingga kapal tanker besar berpotensi untuk hilir mudik sehingga ada potensi pengembangan.

“Tapi kalau Jogja mau dibangun pelabuhan kayaknya Merak, Ketapang, Gilimanuk , Bakahuni saya pikir itu bukan tempat yang layak, yang cukup ekonomis dan efektif untuk digunakan secara komersial,” ucapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan DPP Gapasdab Bambang Haryo Soekartono beralasan, salah satu alasan tidak memungkinkannya dibangun Pelabuhan komersial di selatan DIY karena ombaknya cukup besar. Selain itu tidak ada pulai-pulai kecil dan langsung mengarah ke Australia.

Berbeda dengan Cilacap yang bagian selatannya ada sejumlah pulau kecil. Oleh karena itu jika ditinjau dari sisi ekonomi, pembangunan pelabuhan di DIY tidak efektif.

“Ombaknya cukup besar, dia tidak ada perlindungan dari Kepulauan. Kalau di Cilacap ada pulaunya di depan. Sehingga dia terlindung sehingga bisa jadi pelabuhan. Tapi pelabuhan di sisi selatan itu tidak efektif, tidak ada potensi karena kita tidak ada pulau pulau di sana, adanya hanya Australia. Saya pikir untuk membuat suatu pelabuhan feasibility study-nya harus jelas,” katanya.

Faktor Keselamatan

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan dalam rakernas tersebut ia mengingatkan terkait masalah keselamatan transportasi penyeberangan agar para anggota Gaspaspab meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Kemenhub siap menerima berbagai rekomendasi dari hasil rakernas sebagai masukan dan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan terkait transportasi laut.

“Saya juga ingin mengambil apa hasil rakernas, saya butuh masukan dan perbaikan juga perusahaan penyeberangan ke depan akan lebih baik. Saling memberikan imbauan, saran kritik apa regulator mengenai, sehingga semua berjalan seimbang,” kata mantan Kapolda Lampung ini.

BACA JUGA : Persiapkan Pelabuhan Gesing, Pemerintah Buka Gerbang 

Terkait keselamatan itu, Bambang Haryo menegaskan bahwa anggota Gapasdab telah mengikuti aturan dari dafety of life at sea (Solas) yang juga mengacu pada International Maritime Organization (IMO).

“Misalnya kenapa grade kita itu rendah di IMO, kita ada dikategori C. Karena masih banyak kapal-kapal yang tidak masuk di dalam regulasi IMO yang ada di sini. Misalnya kapal rakyat yang mereka tidak menggunakan klasifikasi. Inilah yang mengakibatkan nilai grade daripada safety kita di Indonesia, tapi bukan untuk kapal feri,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News