Wujudkan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Jajaran Kemenag DIY Teken Pakta Integritas

Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Masmin Afif menginstruksikan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kemenag DIY untuk menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilihan Umum 2024.

Hal itu disampaikan dalam Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN di lingkungan Kanwil Kemenag DIY bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY, di Jogja, Selasa (18/7/2023).

Selain Kakanwil, hadir langsung Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati; Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag DIY Muntolib, jajaran kepala bidang, pembimas, kepala kantor kemenag kabupaten/kota dan seluruh kepala madrasah negeri se-DIY.

BACA JUGA : Pemilu 2024, Seluruh Pamong Diminta Menjaga Netralitas

“Sikap netral dan independen dari intervensi politik merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap ASN. Sudah menjadi keharusan bagi setiap ASN untuk menghindarkan diri dalam pelibatan secara aktif pada proses pemilu yang merupakan bentuk kontestasi politik di Indonesia,” kata Masmin dalam rilis yang diterima Harianjogja.com

Masmin menyampaikan ketentuan mengenai syarat netralitas bagi ASN memiliki korelasi terhadap upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Di samping hal tersebut perlu disadari pula ASN merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi,” katanya.

Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengapresiasi khusus kepada jajaran Kemenag DIY. Ia mengapresiasi langkah cepat Kemenag DIY menjaga netralitas ASN yang berjumlah lebih dari 4.000 pegawai Kemenag di DIY.

Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas ini merupakan pijakan awal bagi Bawaslu bersama Kanwil Kemenag DIY mengibarkan netralitas ASN pada Pemilu 2024. “Netralitas adalah harga mati bagi ASN,” ucapnya.

“Seluruh ASN adalah pegawai dan pelayan masyarakat, harus melayani secara adil dan merata. Tidak hanya ucapan semata, namun berangkat dari pikiran hingga perbuatan yang diwujudkan dalam layanan publik,” kata Sutrisnowati.

Kabag Tata Usaha Kemenag DIY, Muntolib menyebut sangat mungkin ASN Kemenag ikut ditarik dalam pusaran politik praktis. Oleh karena itu Kemenag DIY menggelar deklarasi dan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud terciptanya ASN Kemenag DIY yang netral dan tidak berpihak pada pemilu 2024.

BACA JUGA : Kemendagri: ASN Harus Jaga Netralitas Menjelang Pemilu

Kegiatan deklarasi netralitas ASN ini diikuti oleh seluruh pejabat eselon lll dan 71 kepala madrasah se-DIY. Adapun isi deklarasi adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai Aparatur Silpil Negara yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI serta menyukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Para ASN Kemenag DIY ini menyatakan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Kemudian menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. “Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong  atau hoaks; dan menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apa pun,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News