Simulasi Bencana Tingkat ASEAN Digelar di SSA, Pemkab: Pedagang Libur Sementara sejak Hari Ini

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) meminta kepada masyarakat untuk sementara tidak berjualan di kawasan Stadion Sultan Agung (SSA) termasuk pedagang yang berjualan setiap hari Minggu pagi atau sering disebut Sunmor.

Larangan berjualan tersebut lantaran akan digelarnya simulasi respons kebencanaan regional tingkat negara-negara ASEAN atau Asean Regional Disaster Emeregency Response Simulatian Exercise (Ardex) yang bakal digelar selama empat hari mulai 31 Juli sampai 3 Agustus 2023 mendatang.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Andus Sarwana mengatakan SSA akan digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meski gelaran Ardex digelar 31 Juli sampai 3 Agustus mendatang, tetapi pada Minggu (30/7/2023) kawasan SSA harus bersih dari pedagang. “Acaranya mulai 30 Juli ini sudah ada apel siaga dan acara sampai 3 Agustus. Pedagang mungkin harus libur sementara,” katanya, Minggu (30/7/2023).

Meski begitu, Andus tidak memungkiri masih ada yang berjualan di dalam kawasan SSA. “Ternyata pedagang tetap datang. Yang penting tidak saling mengganggu. Itu hanya pedagang keliling mungkin satu sampai dua pedagang keliling,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusdiklat BNPB, Berton Panjaitan saat menemui Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada awal Maret lalu mengatakan rencana pelatihan kebencanaan yang melibatkan negara-negara Asean akan diselenggarakan selama empat hari pada 31 Juli hingga 3 Agustus yang akan datang.

BACA JUGA: Mitigasi Bencana, BPBD Bantul Bentuk 3 Kaltana Baru

Para pesertanya selain dari perwakilan negara-negara Asean juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dan kota di Indonesia, Dinas Kesehatan, dan sukarelawan kebencanaan, baik sebagai panitia maupun peserta.

Ada tiga poin yang menjadi titik berat dalam pelatihan kebencanaan tersebut, yakni cara mengambil keputusan jika terjadi bencana. Karena itu yang hadir nanti adalah para pejabat setingkat eselon I. “Para pelaku pengambil keputusan dilatih bagaimana pemecahan potensi msalah jika terjadi bencana,” katanya.

Kemudian proses operasional posko bencana serta jalur komunikasi posko dengan stakeholder lainnya hingga komunikasi dari daerah ke pusat atau sebaliknya dari pusat ke daerah. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi bencana hingga pelaporan bencana dari warga ke ketua RT dan RW kemudian dilanjutkan ke BPBD sampai bupati, hingga solusi apa yang harus diambil.

“Ketiga poin itu akan dilakukan sehingga akan ada harapan bersama terkait SOP [penanggulangan bencana] sebagai pengingat atau bisa jadi nanti ada SOP baru yang dilahirkan dari pertemuan tersebut,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.