BNPB dan Pemkab Kulonprogo Finalisasi Rencana Kontingensi Tsunami

Harianjogja.com, KULONPROGO—Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, melakukan finalisasi rencana kontingensi tsunami yang disebabkan gempa bumi di wilayah itu.

BACA JUGA: BNPB Catat 1.778 Kejadian Bencana

Penyuluh Bencana Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Indah Fitrianasari di Kulonprogo, Selasa (1/8/2023), mengatakan kegiatan kontingensi tsunami merupakan bentuk implementasi dukungan BNPB yang dilaksanakan di 30 kabupaten/kota secara bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama.

"Penyusunan rencana kontingensi bertujuan untuk menyiapkan BPBD dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merespons dengan benar terkait dampak bencana," kata Indah.

Ia mengatakan, rencana ini merupakan komitmen secara bersama oleh setiap pemangku kepentingan dan akan diberikan pelatihan secara bertahap dan berlanjut, sehingga bisa semakin meningkatkan keterampilan penanganan bencana.

"Kegiatan ini juga sebagai uji publik untuk mendapat respons dan koreksi masyarakat, dan pihak terkait tentang dokumen kontingensi bencana tersebut," kata Indah.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Joko Satya Agus Nahrowi mengatakan seminar dan loka karya (semiloka) ini merupakan tahapan dari penyusunan rencana kontingensi tsunami, setelah tahapan penyusunan draft nol, draft final, semiloka dan sosialisasi.

"Harapan kami dokumen rencana kontingensi tsunami ini dapat menjadi acuan siapa berbuat apa saat terjadi bencana tsunami," katanya.

Staff Ahli Bupati Kulonprogo Eko Pranyoto mengucapkan terima kasih kepada BNPB yang telah menunjuk Kulonprogo sebagai perwakilan dari 30 kabupaten dan kota yang untuk menyusun kontingensi bencana.

"Semiloka sangat berguna sebagai peningkatan dan dapat memberikan masukan terhadap rencana kontingensi ini sehingga bisa lebih lengkap," katanya.

Ia mengatakan hasil pertemuan ini akan menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga tidak menyebabkan ketakutan bagi masyarakat.

Pembangunan yang sedang berlangsung pasti akan menyebabkan dampak bagi alam dan manusia, sehingga perlu adanya antisipasi jika terjadi bencana dan bisa segera diatasi dampaknya.

"Salah satu yang penting yaitu pengalokasian dana penanganan bencana, walau mungkin saat ini masih kecil namun kita berupaya untuk tetap menyediakan dana antisipasi tersebut," katanya.

Wilayah potensi terdampak bencana tsunami, yakni Galur, Panjatan, Wates dan Temon.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara