Mobil Listrik Kian Diminati di Jogja, Pajak Tahunan Hanya Rp200.000
Pasar kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di DIY dinilai terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan hemat
Ilustrasi wisuda perguruan tinggi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V DIY memastikan kebijakan uang kuliah Tunggal (UKT) sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian pada 2022 ini tidak ada kenaikan.
Kepala LLDIKTI Wilayah V DIY Aris Junaidi mengatakan, kebijakan penetapan besaran uang kuliah tunggal (UKT) setiap kampus berada di kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya menyayangkan hasil survei yang menyebutkan masih adanya mahasiswa kesulitan bayar uang kuliah lantaran mahal.
BACA JUGA : Ribuan Mahasiswa Kampus Negeri Jogja Kesulitan Bayar Uang Kuliah
"Semua kan tergantung dari pusat ya kebijakannya, tapi sejauh yang kami tahu memang dari kementerian tidak boleh ada peningkatan UKT," kata dia dihubungi lewat sambungan telepon, Kamis (27/7/2023).
Aris enggan mengomentari lebih jauh terkait hasil survei Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) yang menyatakan tiga dari 10 mahasiswa Jogja kesulitan bayar UKT.
Sebelumnya Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) mengadakan survei mengenai biaya kuliah di Jogja bersama Project Multatuli. Dari hasil survei itu, ditemukan tiga dari 10 mahasiswa di Jogja mengaku kesulitan membayar kuliah.
BACA JUGA : Biaya Kuliah di Jogja Terlalu Tinggi? Ini Kata Perguruan Tinggi Negeri
Pegiat Apatis, Rachmad Ganta Semendawai menjelaskan responden survei tersebut didominasi mahasiswa asal DIY. Dari total 384 responden, ada 27,6% yang tercatat sebagai penduduk DIY.
Mahasiswa yang mengikuti survei ini juga didominasi berstatus tinggal bersama keluarga sebanyak 30,45%, di mana yang tertinggi berstatus tinggal di rumah indekos sebanyak 52,49%. “Sebanyak 31,25 persen menyatakan pernah mengalami kondisi di mana mereka tak mampu membayar kuliah,” kata Ganta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pasar kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di DIY dinilai terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan hemat
KPK mendalami dugaan aliran uang kepada Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo lewat pemeriksaan sembilan saksi.
Anwar Ibrahim mendesak Israel segera membebaskan aktivis Global Sumud Flotilla yang ditahan saat membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Polresta Sleman kembali membuka peluang restorative justice dalam kasus Shinta Komala terkait dugaan penggelapan iPhone 14.
Kasus kekerasan seksual santri di Lombok Tengah mengungkap penggunaan aplikasi khusus gay oleh tersangka berinisial YMA.
Transformasi ekonomi DIY dinilai tak bisa dipisahkan dari budaya lokal yang menjadi fondasi pengembangan ekonomi kreatif Yogyakarta.