Realisasi Belanja APBN DIY Hingga Juli 2023 Capai Rp12,49 Triliun

Harianjogja.com, SLEMAN—Sampai dengan 31 Juli 2023, kinerja APBN menunjukkan tren yang positif. Dari sisi Penerimaan Negara, realisasi Pendapatan dan Hibah yang tercatat sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp4,76 triliun atau 59,17 persen dari target. Pendapatan dan Hibah tumbuh 5,78 persen (yoy).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Arvi Risnawati mengatakan penerimaan perpajakan memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja Pendapatan dan Hibah yang tercatat sebesar Rp3,5 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh signifikan yaitu sebesar 4,95 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 pada periode yang sama.

"Kenaikan terbesar disumbang oleh penerimaan PPN sebesar 28,45% yoy, dimana kenaikan tertinggi terjadi pada jenis pajak PPN Dalam Negeri mencapai 30,4% yang masih dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN tahun 2023," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2023).

Sedangkan PPN Impor mengalami sedikit penurunan, dikarenakan belum terulangnya import atas bahan baku seperti tahun sebelumnya, serta adanya salah setor yang dilakukan pemindahbukuan atas PPnBM Dalam Negeri. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan Rp95,3 miliar atau tumbuh 8,15% yoy. Kenaikan tersebut dipengaruhi kenaikan PNBP lainnya sebesar Rp118,28 atau tumbuh 52,87% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Pendapatan Daerah DIY Diproyeksi Naik 1,16% Dalam APBD Perubahan 2023

"Realisasi terbesar PNBP lainnya ditopang oleh realisasi Pendapatan Biaya Pendidikan Rp55,81 miliar, Pendapatan Pelayanan Pertanahan Rp37,34 miliar dan Pendapatan Penerbitan STNK Rp32,59 miliar. Realisasi Pendapatan BLU untuk periode s.d 31 Juli 2023 terkontraksi -2,43% yoy, Pertumbuhan negatif 49,7% pada Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan menjadi faktor signifikan penurunan realisasi Pendapatan BLU," lanjutnya.

Dari sisi Pengeluaran Negara, realisasi Belanja Negara di DIY sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp12,49 triliun atau 55,92 persen dari alokasi APBN. Realisasi Belanja Negara tersebut tumbuh 4,54% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Negara di DIY sampai dengan 31 Juli 2023 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5,96 triliun atau 48,79 persen dari pagu dan TKDD sebesar Rp6,52 triliun atau 64,54 persen dari pagu. Adapun komponen belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan 5,32% yang dipengaruhi oleh kinerja belanja barang tumbuh 23,44% untuk membiayai Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan,

Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, serta Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana. Sedangkan komponen belanja modal terealisasi sebesar Rp1 triliun.

"Ada beberapa kendala dalam eksekusi belanja modal infrastruktur, antara lain berupa cuaca ekstrem yang mengakibatkan penundaan dimulainya pekerjaan terutama pembangunan jalan, pengendali banjir, pengendali lahar, sistem irigasi, serta penambahan volume kegiatan berupa perpanjangan konstruksi pengendali banjir sebagai respon terhadap penanganan darurat bencana sehingga membutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan," ucapnya.

BACA JUGA: Krisis Air Bersih, Warga Padukuhan di Bantul Ini Kesulitan Mandi dan Minum

Sementara itu, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp6,53 triliun, yang terdiri dari realisasi penyaluran DBH sebesar Rp106,27 Miliar atau 40,29 persen dari pagu anggaran Rp263,78 miliar, DAU sebesar Rp3,36 triliun atau 62,44 %, DAK Fisik sebesar Rp98,86 Miliar atau 23,75 %, DAK Non Fisik sebesar Rp1,35 triliun atau 72,14 %, Dana Keistimewaan sebesar Rp1.088,72 Miliar atau sebesar 76,67% ,Dana Insentif Daerah sebesar Rp120,08 Miliar atau sebesar 50%, dan Dana Desa sebesar Rp405,05 Miliar atau 77,33%. Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM, dukungan tersebut dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

"Sampai dengan akhir Juli 2023 penyaluran KUR telah tersalur sebesar Rp2.698,27 miliar untuk 51.111 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp832,70 miliar untuk 14.047 debitur," urainya.

Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp25,59 miliar untuk 6.568 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar Rp9,39 miliar untuk 2.599 debitur.
Kinerja APBN yang positif dan perekonomian yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

"Berbagai tantangan seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan kondisi pasar mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi masyarakat dari dampak negatif. APBN akan terus bekerja keras menjadi shock absorber untuk menjaga kesejahteraan rakyat," ucapnya.

BACA JUGA: Unggulkan Keberagaman Budaya, Kampung Wisata Sosromenduran Juara Lomba Desa Wisata

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News