Harga Beras Masih Tinggi, DPRD Beri 3 Saran Antisipasi untuk Pemda DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Harga beras terpantau masih tinggi. DPRD DIY menyarankan agar Pemda DIY menyiapkan langkah jangka pendek hingga panjang untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di masa mendatang.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan berdasarkan pemantauan yang tlah ia lakukan di sejumlah pasar harga beras tergolong masih tinggi pada Kamis (14/9/2023). Menurutnya beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per kilogram dari harga dua hari lalu. Tercatat, September 2023 harga beras medium sekitar Rp11.000 per kilogram. Beras dengan kualitas yang sama, harganya sudah mencapai Rp13.500 per kilogram.

BACA JUGA : Pemkab Sleman Gelar Pasar Murah di 17 Kapanewon, Beras Dijual Dibawah Rp10.000 Per Kg

“Sangat mungkin harga ini berbeda pada tiap pasar dan harganya masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat,” kata politikus PDIP ini dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Meskipun harga naik, namun stok masih aman sehingga tidak perlu ada kepanikan. Ia berharap harga beras ini segera normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. “Karena ini masuk tahun politik, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi, padahal ini disebabkan oleh banyak sebab termasuk dampak el nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya,” katanya.

Ia mengusulkan ada beberapa langkah, dalam jangka pendek, Pemda DIY bersama kabupaten dan kota melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran. Hal ini untuk melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu.  

“Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk,” ujarnya.

BACA JUGA : Pemkab Kulonprogo Segera Operasi Pasar untuk Stabilkan Harga Beras

Adapun dalam jangka panjang, program kemandirian pangan diwujudkan secara berkelanjutan. Pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan. “Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News