BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Menu kuliner brongkos/Ist
Harianjogja.com, SLEMAN—Pertengahan tahun atau Agustus-September merupakan periode low season bagi pelaku wisata. Kendati demikian, bukan berarti para pelaku wisata berdiam diri.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sleman Joko Paromo mengatakan Agustus hingga September merupakan masa-masa low season bagi pengusaha hotel dan restoran. (Baca Juga: Libur Sekolah, Dunia Pariwisata DIY Siap Sambut Wisatawan)
"Sebenarnya tidak hanya hotel dan restoran saja, tapi sektor lain seperti transportasi dan kuliner pun menghadapi kondisi yang sama," katanya, Jumat (15/9/2023).
Joko mengatakan untuk menyiasati sepinya tingkat pemesanan hotel di masa low season, sebagian pengusaha hotel dan restoran di Sleman mulai memaksimalkan sektor food and beverage (FnB) agar bisa tetap meraup pendapatan.
"Salah satu yang dilakukan yakni dengan memberikan paket-paket konsumsi untuk pernikahan, rapat, arisan dan kegiatan lainnya. Memang harus kreatif dalam menjual FnB, karena penyumbang pendapatan yang cukup bagus," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Disdag Jogja menggelar Gemati di 22 pasar selama Oktober 2026. Belanja minimal Rp20.000 berpeluang mendapat smartphone hingga sepeda.
Pemprov Jateng menyalurkan 75,4 juta liter air bersih ke 33 kabupaten/kota untuk membantu warga terdampak kekeringan.
Komisi XIII DPR menemukan miras di salah satu bangunan Lapas Cibinong. Sebanyak 10 bangunan di bantaran Ciliwung dibongkar.
Empat atlet Indonesia lolos final speed panjat tebing di Nagoya. FPTI membidik medali dan berharap podium dikuasai wakil Indonesia.
DPRD Jogja meminta Rippar 2026–2045 tak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja, tenaga kerja, dan lingkungan.