Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Tenaga Honorer - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul telah membuka pendaftaran untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total ada 439 lowongan yang dibutuhkan dalam rekrtumen di tahun ini.
Kepala Bidang Formasi dan Data Pegawai, BKPPD Gunungkidul, Farid Juni Haryanto mengatakan, sempat ada revisi berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen. Seharusnya tahapan sudah dimulai sejak 16 September 2023, tapi diundur dan mulai pengumuman pada 19 September 2023.
“Untuk pendaftarannya dibuka mulai hari ini,” kata Farid, Rabu (20/9/2023).
BACA JUGA: Pemkab Gunungkidul Waspadai Penipuan Berkedok Penerimaan Pegawai P3K
Sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Nasional No:887/1B-KS.04.01/SD/K/2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN, maka ada tahapan yang harus dilalui agar bisa diangkat menjadi P3K di lingkup Pemkab Gunungkidul. “Sudah ada jadwalnya hingga usulan pengangkatan,” katanya.
Berikut ini jadwal Penerimaan P3K Tahun Anggaran 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Honda patenkan teknologi pseudo-clutch untuk motor listrik masa depan. Menghadirkan kembali sensasi kopling, inersia, dan getaran khas motor bensin.
SPMB Sleman 2026 jalur Domisili Wilayah beri kemudahan bagi santri dan anak panti asuhan untuk mendaftar sekolah. Simak syarat dan jadwal lengkapnya.
Berikut jurusan kuliah yang diprediksi paling dibutuhkan 10 tahun ke depan, mulai AI, data science, hingga kesehatan dan energi.
Freiburg vs Aston Villa di Liga Europa diprediksi berlangsung ketat. Emery andalkan pengalaman Eropa, Freiburg kuat di kandang.
Bank Jateng terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan berbagai layanan transaksi non-tunai.