Habitat For Humanity Indonesia Berkomitmen Meningkatkan Kualitas Masyarakat Lewat Rumah Layak Huni

Harianjogja.com, KULONPROGO—Lembaga non-profit Habitat For Humanity (HFH) Indonesia telah selesai membangun 40 rumah layak huni (RLH) yang tersebar di beberapa kalurahan di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo. Pembangunan tersebut menjadi wujud bantuan mereka untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang dimulai dari tingkat keluarga melalui rumah layak huni. 

Project Coordinator Habitat For Humanity Indonesia Yogyakarta - Jawa Tengah, Herawan Surandriyo, mengatakan bahwa perkembangan seseorang termasuk dinamika yang terjadi di masyarakat diawali dari rumah. Baik rumah tidak layak huni (RTLH) maupun RLH akan memiliki dampak kepada penghuninya. 

“Semuanya berawal dari rumah, dari keluarga dari isu pendidikan, kesehatan, sampai politik. Rumah sangat personal bagi keluarga untuk membangun komunitas,” kata Surandriyo ditemui di Grand Daffam Signature, Senin (9/10/2023). 

Surandriyo menambahkan HFH Indonesia telah menyelesaikan program pembangunan rumah layak huni di Kapanewon Sentolo. Ada sebanyak total 40 RTLH yang menjadi sasaran rehabilitasi. Tidak berhenti pada 40 rumah tersebut, tahun 2024 HFH Indonesia masih akan melakukan pembangunan guna mengurangi RTLH yang ada utamanya di Kapanewon Sentolo. Pasalnya, Sentolo masih menjadi salah satu wilayah dengan jumlah RTLH yang banyak. 

Setelah membangun 40 rumah, Habitat For Humanity Indonesia kemudian menggelar lokakarya pembelajaran komunitas dan evaluasi partisipatif proyek Sentolo Binangun di Grand Daffam Signature, Senin (9/10/2023). Lokakarya tersebut diikuti oleh para penerima bantuan pembangunan rumah dan pejabat pemerintah kalurahan setempat. 

Menurut Surandriyo, lokakarya tersebut penting diadakan karena melalui kegiatan itu para penerima bantuan dan pejabat terkait dapat memberikan masukan dan evaluasi selama proyek pembangunan berlangsung. 

“Kegiatan seperti ini, pembelajaran bersama dan evaluasi, mengarah pada hal-hal apa saja yang bisa menjadi pembelajaran juga umpan balik yang dapat menjadi perbaikan ke depan,” katanya. 

Terangnya, evaluasi atau koreksi dapat lebih jitu apabila dilakukan dengan melibatkan warga sasaran serta pihak terkait seperti pemerintah kalurahan. Dengan adanya koreksi maka pembuatan program pada waktu yang akan datang akan lebih baik. “Arahnya untuk penyempurnaan program. Juga untuk evaluasi internal kami,” ucapnya. 

Lebih jauh, Surandriyo mengatakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah dibuat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan berlangsung sampai 2026. Kata dia, kendati MoU akan berakhir tiga tahun lagi namun kerja sama dapat diperpanjang apabila Pemkab masih memerlukan bantuan HFH Indonesia. 

Ketua Tim Klinik Rumah Swadaya (KRS) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III, Sekar, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan HFH Indonesia sangat diperlukan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan dia menegaskan Bangsa Indonesia tumbuh dari lingkungan keluarga. Apabila lingkungan tersebut sehat maka perkembangan anggota di dalamnya juga sehat dan berkualitas. 

“Di Indonesia masih ada 13 juta rumah yang masih perlu diperbaiki. Kalau di Jogja ada sekitar 4.000 rumah. Sementara anggaran Pemerintah [Pusat] jauh di bawah itu. [Perbaikan rumah] dalam setahun oleh Pemerintah [Pusat] itu untuk sekitar 188.000 rumah,” kata Sekar. 

Padahal, setiap tahun ada penambahan RTLH sebanyak 800.000 di Indonesia. Jumlah tersebut berasal dari pasangan suami istri yang baru saja menikah.   

Tegas Sekar, bantuan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kewajiban pemerintah. Hanya saja kemampuan anggaran terbatas maka bantuan yang dilakukan oleh HFH Indonesia sangat dibutuhkan. 

“Kalau Klinik Rumah Swadaya sendiri punya tugas memberi advokasi teknis kepada masyarakat untuk mendapat RLH. Contohnya ketika gempa dulu banyak rumah yang roboh, karena dari sisi teknis kurang memenuhi. Nah, peran pemerintah adalah mengedukasi masyarakat mengenai hal tersebut,” katanya. 

Namun khusus KRS BP2P Jawa III memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya edukasi namun juga menjalin kerja sama dengan pihak tertentu termasuk universitas guna memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penataan kawasan. 

“Dari penataan kawasan lah kami kemudian menggandeng Habitat For Humanity Indonesia. HFH juga punya perjanjian dengan Dirjen Perumahan di Jakarta,” ucapnya. 

Di lain pihak, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kulonprogo, Jazil Ambar Was’an, mengatakan bantuan HFH Indonesia masih diperlukan Pemkab Kulonprogo selama beberapa tahun ke depan. 

“Bantuan dari Habitat masih sangat kami perlukan. Kemarin pilihannya kan Kokap dan Sentolo karena dua wilayah itu memang tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Kalau kemudian Kapanewon Sentolo dipilih [sebagai sasaran pembangunan RLH] tentu sudah ada penilaian tersendiri dari Habitat,” kata Jazil. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News