Proyek Pembangunan Kantor Terpadu Gunungkidul Mandek, Pemkab: Belum Ada Anggaran

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul berencana membangun kompleks perkantoran terpadu di Kalurahan Siraman, Wonosari. Sayangnya, rencana tersebut belum bisa terealisasi hingga sekarang.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nanang Irawanto mengatakan, rencana pembangunan perkantor terpadu sudah diwacanakan sejak lama. Namun, hingga sekarang belum terwujud karena baru satu kantor yang berhasil dibangun.

Dia menjelaskan, kantor yang telah dibangun adalah BPBD Gunungkidul. Proses pembangunan dimulai 2019 dan selesai di 2021 lalu. “Sempat terhenti di 2020 karena anggaran terkena refocusing untuk penanganan wabah Covid-19. Kemudian baru dilanjutkan lagi pembangunannya di 2021,” kata Nanang, Rabu (11/10/2023).

Dia mengungkapkan, setelah pembangunan Gedung BPBD, hingga saat ini belum ada lagi pembangunan untuk kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru. Rencananya tahun depan juga belum ada agenda untuk melanjutkan pembangunan perkantoran terpadu. “Masih belum mampu membiayai pembangunan. Sebab, anggaran yang dimiliki masih sangat-sangat terbatas,” kata Nanang.

BACA JUGA: Warga Ngawen Klaten Tuntut Proyek Tol Jogja-Solo Disetop, Belum Capai Kesepakatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Muhammad Arif Aldian membenarkan bahwa anggaran menjadi kendala untuk merealisasikan komplek perkantoran terpadu milik Pemkab Gunungkidul.

Diakuinya, untuk dokumen pendukung dalam pembangunan seperti masterplan, detail engineering design hingga amdal sudah ada. Namun, program masih kalah prioritas dengan yang lain. “Contohnya di 2024, banyak anggaran yang terserap untuk penyelenggaraan pilkada sehingga tidak ada alokasi meneruskan pembangunan Gedung baru di kompleks Siraman,” katanya.

Selain masalah anggaran, saat sekarang Bappeda juga sedang Menyusun review Perbup tentang masterplan perkantoran terpadu. Salah satu isinya berkaitan dengan OPD yang menempati kantor terpadu ini. “Masih proses sehingga belum bisa menyebutkan OPD apa saja yang pindah ke kompleks Siraman,” katanya.

Meski kendala anggaran, Aldian memastikan program tetap berjalan. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan. “Bisa dilakukan secara bertahap, meski saat ini masih belum memungkinkan karena dananya yang terbatas,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.