Pengelolaan Pariwisata DIY Perlu Terintegrasi, Ini Alasannya

Sunartono Rabu, 18 Oktober 2023 07:27 WIB

Pengelolaan Pariwisata DIY Perlu Terintegrasi, Ini Alasannya

Raker Pengawasan atas Pelaksanaan UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, Selasa (17/10/2023). /Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Pengelolaan pariwisata DIY didorong agar lebih terintegrasi guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selama ini pengelolaan di DIY cenderung bersifat berlum terintegrasi.

Anggota DPD RI Cholid Mahmud mengatakan beberapa hal teknis yang dibahas antara lain menyangkut koordinasi antar stakeholder di sektor pariwisata masih belum diatur. Sehingga ad sejumlah masukan terutama di DIY sebenarnya potensinya sangat besar namun pihak yang terkait dengan pariwisata belum saling terintegrasi.

“Misalnya Kabupaten Kota apa yang diurus, provinsi apa yang diurus kemudian swasta tanggungjawabnya apa itu belum terintegrasi, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau diintegrasikan misalnya pemerintah pusat bertanggungjawab hal tertentu, provinsi kabupaten apa. Sekarang banyak desa wisata bisa dikembangkan, kalau dirumuskan dengan pola kerja samanya ini menjadi potensi besar,” katanya dalam Raker Pengawasan atas Pelaksanaan UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, Selasa (17/10/2023).

Ia menambahkan hal lain yang belum banyak diurus terkait infrastruktur pariwisata seperti akses menuju destinasi. Saat ini akses menuju destinasi masih perlu dikembangkan agar lebih mudah seperti di beberapa negara.

Di beberapa negara itu akses menuju destinasi lengkap pilihannya kalau mau ke lokasi tersebut sudah ada informasi transportasi hingga harga tiketnya, sampai jam berapa sehingga tripnya jelas. Berbeda dengan di Indonesia, misalnya di Jogja dari sini ke suatu destinasi lainnya transportasi cenderung susah kecuali harus dengan kendaraan pribadi.

“Ini karena tidak ada sistem terintegrasi yang memperkuatnya. Ini menjadi tantangan bersama, tadi disepakati untuk ke depan agar terus berdiskusi untuk saling berkolaborasi antarsektor,” ujarnya.

Hal lain yang menjadi sorotan di antaranya kualitas SDM yang melibatkan banyak orang namun belum banyak pelaku wisata yang tersertifikasi secara standar. Hal ini ke depan perlu didorong agar ada standarisasi terkait SDM pariwisata. “Menurut kami secara bertahap perlu dilakukan standarisasi SDM ini lebih serius, menurut pemaparan tadi memang pernah dilakukan standarisasi tetapi sebagai program proyek pemerintah saja,” ujarnya.

Wakil Kepala Bidang Organsiasi dan SDM ASITA DIY Banowo Setyo Samodra sepakat bahwa penanganan pariwisata DIY akan lebih baik jika saling terintegrasi. Ia meyakini jika konsep integrasi pengelolaan ini berjalan maka pengembangan pariwisata DIY akan lebih cepat karena penanganan menjadi lebih fokus.

“Dengan terintegrasi setiap daerah atau dinas itu tidak jalan sendiri-sendiri, mereka bisa saling melengkapi, kepentingan tidak berbeda-beda. Misalnya soal objek wisata, kalau jam bukanya ini diatur saling melengkapi maka setiap jam akan ada destinasi yang bisa dikunjungi, tidak buka bersamaan lalu tutup bersamaan pula,” katanya.