Advertisement
Sultan Soal Vonis Robinson; Itu Sudah Keputusan Hakim Harus Dijalani
Sri Sultan HB X / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X angkat bicara soal vonis majelis hakim pengadilan negeri (PN) Jogja yang menghukum Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa Robinson Saalino dengan delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta serta ganti rugi Rp16 miliar dalam kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) Caturtunggal.
Sultan menyebutkan hukuman itu sudah menjadi keputusan bulat dari majelis hakim PN Jogja sehingga terdakwa Robinson harus menjalani serta mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya atas penyalahgunaan TKD itu.
Advertisement
"Itu sudah keputusan hakim atau tuntutan sidang vonis. Ya sudah itu kan harus dijalani, saya ndak bisa punya komentar apa-apa," kata Sultan, Jumat (20/10/2023).
Baca Juga: Tok! Mafia Tanah Kas Desa Robinson Dihukum 8 Tahun Penjara dan Denda Rp400 Juta
Sultan menyebutkan tidak mengikuti perkembangan dan tahap demi tahap pelaksanaan sidang itu, sehingga keputusan yang diambil oleh majelis hakim PN Jogja dinilainya merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum yang telah mempertimbangkan berbagai unsur saat memutuskan vonis.
"Ya sudah ya, sudah termasuk sesuai atau enggak kan saya enggak tahu. Berarti sudah keputusan, itu saya ndak punya komentar apapun, itu aspek hukum," jelasnya.
Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya JPU menuntut Robinson dengan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp300 juta dan ganti rugi negara sebesar Rp2,9 miliar. Sultan menyebutkan proses hukum harus berlanjut dan dijalani oleh terdakwa Robinson.
"Enggak tahu aku, saya kan gak ngikutin, saya juga enggak tahu ya sudah proses hukum sudah terjadi, saya enggak punya komentar apapun," jelasnya.
Baca Juga: Robinson Saalino Diduga Punya 25 Properti Lain Menggunakan Tanah Kas Desa
Sebelumnya dalam sidang yang digelar di PN Jogja Ketua Majelis Hakim Muh. Djauhar Setyadi menjelaskan Robinson terbukti bersalah dari pemeriksaan saksi dan barang bukti yang sudah disampaikan dalam persidangan. “Menjatuhkan hukuman pidana selama 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan dan ganti rugi Rp16 miliar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
- Daftar Pasal Bermasalah di RUU Penyiaran yang Ancam Kebebasan Pers
- Tak Cuma Main-main, Outing Class SD Warga Bentuk Karakter Unggul Siswa Kelas 1
- NeutraDC Hadir sebagai AI Enabler di Indonesia Cloud & Datacenter Convention
- Nama Tokoh Partai dan Non-Partai yang Potensial Berebut Kursi Gubernur Jateng
Advertisement
Sama-sama Maju di Pilkada 2024, Komunikasi Kustini Dengan Danang Disebut Masih Tejalin Baik
Warung Makan Yu Ngademi, Kuliner Legendaris Penghuni Pasar Ngasem
Bawaslu Bantul Siap Melakukan Pengawasan Tahapan Pilkada 2024
Pilkada Kulonprogo 2024, PDI Perjuangan Jaring Tujuh Nama
Advertisement
BKKBN Bersama Komisi IX DPR RI Gelar Sosialiasasi Cegah Stunting di Sleman
Putra Tokoh NU Ramaikan Bursa Pilkada Jogja 2024
Tol Jogja Solo di Atas Ring Road Dibangun Mulai Juni, Kendaraan Tetap Bisa Lewat
Teror di SMKN 3 Jogja Kembali Terjadi, Polisi Didesak Ungkap Pelaku
Advertisement
Cek Rute Bus Trans Jogja, Jumat 17 Mei 2024, Jangan Salah Pilih
Prakiraan Cuaca Jumat 17 Mei 2023 di Jogja, Siang Hari Suhu Panas Diperkirakan 32 Derajat Celcius
Jadwal Bus Damri Jogja-Bandara YIA dan Sekitarnya, Cek Tarifnya di Sini
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Jumat 17 Mei 2024
Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 17 Mei 2024
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA Kulonprogo-Stasiun Tugu Jogja Hari Ini, Jumat 17 Mei 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Bisnis Data Center NeutraDC Hadir Sebagai Penyedia AI Enabler di Indonesia Cloud & Datacenter Convention 2024
Advertisement
Tak Mau Telat Terbang? Ini 5 Rekomendasi Hotel Bandara Terbaik di Dunia
Advertisement
Berita Populer
- BPBD DIY Petakan Potensi Bencana di Kawasan Sumbu Filosofi
- Indonesian Heritage Agency Transformasikan Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya
- Gandeng Peradi, Pemkot Jogja Beri Bantuan Hukum Gratis
- Tak Ada Pendaftar Pilkada Independen, Ini Kata KPU Kota Jogja
- Penghilangan Separator di Jalan Ringroad Batal, Diganti Jadi Penghilangan U Turn
Advertisement
Advertisement
