Advertisement
Tok! Mafia Tanah Kas Desa Robinson Dihukum 8 Tahun Penjara dan Denda Rp400 Juta
Suasana sidang putusan mafia tanah kas desa, Robinson Saalino di Pengadilan Tipikor Jogja pada Kamis (19/10/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Tersangka mafia tanah kas desa, Robinson Saalino diputuskan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Kamis (19/10/2023). Pengadilan Tipikor Jogja menghukum Robinson dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebanyak Rp400 juta.
Putusan Pengadilan Tipikor tersebut dipertimbangkan dari sidang yang sudah berjalan dimana terdapat 32 saksi yang diperiksa dan 27 barang bukti. Tak hanya berdasarkan saksi dan bukti yang memberatkan hukuman Robinson, Ketua Majelis Hakim Muh. Djauhar Setyadi juga mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang meringankan Robinson.
Advertisement
Djauhar yang juga Kepala Pengadilan Negeri Jogja ini menyebut dakwaan primer yang dihadapi Robinson terbukti sah dan meyakinkan dilakukan bos PT. Deztama Putri Sentosa itu. “Menyatakan terdakwa Robinson Saalino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair,” katanya saat membacakan putusan, Kamis sore.
Djauhar juga memutuskan bahawa Robinson juga wajib membayar ganti rugi negara sebesar Rp16 miliar. “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 16 miliar,” ujar dia.
BACA JUGA: Tak Cukup 8 Tahun Penjara, JPU Tuntut Aset Rp16 Miliar Milik Robinson Saalino Dirampas Negara
Apabila Robinson tidak membayar ganti rugi itu, Djauhar mengamanahkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk menyita harta benda mafia tanah kas desa ini. “Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa penuntut umum, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” terangnya.
Majelis Hakim yang bertugas mengadili kasus korupsi tanah kas desa di Caturtunggal itu, jelas Djauhar, menilai perbuatan Robinson memenuhi unsur pidana pada Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor ditambah UU No.20/2001 tentang Perubahan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas putusan hakim itu, penasihat hukum Robinson menyatakan pikir-pikir di muka pengadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Jogja, Sabtu Malam Ini Pukul 19.00-21.00 WIB di Alun-alun Kidul Jogja
Hiswana Migas DIY Berharap Keempat SPBU yang Ditutup Segera Beroperasi dengan Sistem KSO, Begini Respons Pertamina
Cek Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Sabtu 23 November 2024
Rektor UAJY dan UII Sebut Belum Ada Laporan Mahasiswanya Terjerat Judi Online
Advertisement
Sabtu Malam, Jawal SIM Keliling di Kulonprogo di Alun-alun Wates Mulai Pukul 19.00 WIB
Jadwal SIM Keliling Bantul Sabtu Ini, SIM Drive Thru di Satpas Polres Bantul
Produksi Benih Ikan Sleman Tembus 1,4 Miliar Anakan
Jalur dan Rute Trans Jogja ke Sejumlah Destinasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya
Advertisement
Kampenye Akbar Heroe-Pena Libatkan Ribuan Warga
Ichlinks Video Competition, Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda melalui Kompetisi Video
Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Bantul Petakan Kalurahan Pemasok Ikan Segar
Cek Cuaca di Jogja Sabtu 23 November 2024, Waspadai Potensi Hujan Petir di Kota Jogja
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Dinas Kebudayaan Gelar Malam Anugerah Kebudayaan dan Launching Aplikasi SIWA
- Pemkab Bantul Kembali Bagikan 250 Pompa Air Berbahan Bakar Gas ke Petani
- KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
- Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
- Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Advertisement
Advertisement
