Advertisement
Tok! Mafia Tanah Kas Desa Robinson Dihukum 8 Tahun Penjara dan Denda Rp400 Juta
Suasana sidang putusan mafia tanah kas desa, Robinson Saalino di Pengadilan Tipikor Jogja pada Kamis (19/10/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Tersangka mafia tanah kas desa, Robinson Saalino diputuskan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Kamis (19/10/2023). Pengadilan Tipikor Jogja menghukum Robinson dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebanyak Rp400 juta.
Putusan Pengadilan Tipikor tersebut dipertimbangkan dari sidang yang sudah berjalan dimana terdapat 32 saksi yang diperiksa dan 27 barang bukti. Tak hanya berdasarkan saksi dan bukti yang memberatkan hukuman Robinson, Ketua Majelis Hakim Muh. Djauhar Setyadi juga mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang meringankan Robinson.
Advertisement
Djauhar yang juga Kepala Pengadilan Negeri Jogja ini menyebut dakwaan primer yang dihadapi Robinson terbukti sah dan meyakinkan dilakukan bos PT. Deztama Putri Sentosa itu. “Menyatakan terdakwa Robinson Saalino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair,” katanya saat membacakan putusan, Kamis sore.
Djauhar juga memutuskan bahawa Robinson juga wajib membayar ganti rugi negara sebesar Rp16 miliar. “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 16 miliar,” ujar dia.
BACA JUGA: Tak Cukup 8 Tahun Penjara, JPU Tuntut Aset Rp16 Miliar Milik Robinson Saalino Dirampas Negara
Apabila Robinson tidak membayar ganti rugi itu, Djauhar mengamanahkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk menyita harta benda mafia tanah kas desa ini. “Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa penuntut umum, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” terangnya.
Majelis Hakim yang bertugas mengadili kasus korupsi tanah kas desa di Caturtunggal itu, jelas Djauhar, menilai perbuatan Robinson memenuhi unsur pidana pada Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor ditambah UU No.20/2001 tentang Perubahan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas putusan hakim itu, penasihat hukum Robinson menyatakan pikir-pikir di muka pengadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jogja Dinyatakan Bebas dari Penyakit Frambusia
Tangani Sampah, DLH Bantul Optimalkan Semua TPST
Sultan HB X Ungkap Sejarah Gerakan Pramuka yang Lahir di Jogja
Pekerjaan Peningkatan Status Jalan di 35 Lokasi Bantul Ditarget Selesai Tahun Ini
Advertisement
TPU Seyegan dan Madurejo Sudah Menampung 2 Ribu Jenazah
Bantul Rencanakan Nol Rupiah Pajak PBB LP2B, Kulonprogo Tak Mampu Berlakukan
Produksi Bawang Merah Sleman Capai 64 Ribu Kg di Semester I Tahun 2025
Pemadaman Listrik Kamis 21 Agustus 2025: Giliran Wonosari, Sleman dan Bantul
UMKM DIY Masih Menghadapi Sejumlah Kendala Sertifikasi Halal
Advertisement
Target Juara Umum Porda 2025, Ini Cabor Diunggulkan Bantul
Keracunan MBG Sleman: Biaya Perawatan Korban Dibayar dengan JPS
PCA Ngampilan Gelar Edukasi Kewaspadaan Kejahatan Digital
Kota Jogja Siapkan 3 Ribu Dosis Vaksinasi Rabies Gratis
SIM Keliling Gunungkidul Kamis 21 Agustus 2025: Di Siraman Wonosari
Advertisement
Ini Jalur Trans Jogja, Tarif dan Rute
Berita Pilihan
Advertisement
Benjamin Netanyahu Perintahkan Pasukan Duduki Jalur Gaza Segera
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Hingga Agustus 2025 Ada 114 Kasus Kebakaran di Bantul, Kebanyakan Penyebabnya Ini
- Talut Sungai Gajahwong Ambrol, Rumah Warga di Bantul Terancam
- Tak Punya Kartu Tani, Petani Bantul Tetap Bisa Tebus Pupuk Subsidi
- Lahan Pemakaman Penuh, DPRD Kota Jogja Siapkan Regulasi Makam Tumpuk
- Kodim Kulonprogo Siaga Kebencanaan Kala Anomali Cuaca Musim Kemarau
Advertisement
Advertisement
