Advertisement
Tok! Mafia Tanah Kas Desa Robinson Dihukum 8 Tahun Penjara dan Denda Rp400 Juta
Suasana sidang putusan mafia tanah kas desa, Robinson Saalino di Pengadilan Tipikor Jogja pada Kamis (19/10/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Tersangka mafia tanah kas desa, Robinson Saalino diputuskan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Kamis (19/10/2023). Pengadilan Tipikor Jogja menghukum Robinson dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebanyak Rp400 juta.
Putusan Pengadilan Tipikor tersebut dipertimbangkan dari sidang yang sudah berjalan dimana terdapat 32 saksi yang diperiksa dan 27 barang bukti. Tak hanya berdasarkan saksi dan bukti yang memberatkan hukuman Robinson, Ketua Majelis Hakim Muh. Djauhar Setyadi juga mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang meringankan Robinson.
Advertisement
Djauhar yang juga Kepala Pengadilan Negeri Jogja ini menyebut dakwaan primer yang dihadapi Robinson terbukti sah dan meyakinkan dilakukan bos PT. Deztama Putri Sentosa itu. “Menyatakan terdakwa Robinson Saalino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair,” katanya saat membacakan putusan, Kamis sore.
Djauhar juga memutuskan bahawa Robinson juga wajib membayar ganti rugi negara sebesar Rp16 miliar. “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 16 miliar,” ujar dia.
BACA JUGA: Tak Cukup 8 Tahun Penjara, JPU Tuntut Aset Rp16 Miliar Milik Robinson Saalino Dirampas Negara
Apabila Robinson tidak membayar ganti rugi itu, Djauhar mengamanahkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk menyita harta benda mafia tanah kas desa ini. “Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa penuntut umum, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” terangnya.
Majelis Hakim yang bertugas mengadili kasus korupsi tanah kas desa di Caturtunggal itu, jelas Djauhar, menilai perbuatan Robinson memenuhi unsur pidana pada Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor ditambah UU No.20/2001 tentang Perubahan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas putusan hakim itu, penasihat hukum Robinson menyatakan pikir-pikir di muka pengadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Lumpuh Sejak 2020, Warga Jlagran Dapat Bantuan Kursi Roda
Gelaran Pentas Kesenian di Taman Perwira Hidupkan Wisata Pinggir Kali Code
Advertisement
Ingin Tahu Keseriusan Maju di Pilkada Sleman, PDIP Panggil Satu Per Satu Kandidat
Larangan Kegiatan Study Tour Sudah Berdampak ke Wisata Gunungkidul
Waspada Kekeringan, BPBD Kulonprogo Siapkan 60 Tangki Air dan Armada Tambahan
Sultan Ingatkan Lurah Manfaatkan TKD Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa, Bukan Keuntungan Pribadi
Bus Rombongan Study Tour Sleman Kecelakaan di Bali, Disdik Pastikan Seluruh Penumpang Selamat
Advertisement
Kenalkan Keindahan Pantai Wilayah Barat, Festival Kuliner Mataraman 2024 Digelar di Pantai Baru Bantul
Pemkab Kulonprogo Diminta Mendukung Atlet Difabel Berprestasi
Long Weekend Waisak, Tak Ada Target Kunjungan Wisatawan di Bantul
Dua Maling Ternak di Wates Ditangkap, Polisi Dalami Keterkaitan Maraknya Kehilangan Ternak di Kulonprogo
Pintu Pilkada 2024 PAN Gunungkidul Hanya Untuk Mahmud Ardi Widanto
Advertisement
Tekan Angka Kecelakaan, BPTD Kelas III DIY Gelar Edukasi Keselamatan Berkendara
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Puluhan Pewarta Berlaga di Turnamen Billiar Piala Wabup Sleman 2024 di 911 SCH, Ini Para Juaranya
- Perahu Nelayan di Gunungkidul Hilang Kontak sejak Jumat, hingga Sabtu Malam Belum Diketahui Keberadaannya
- Museum Berpotensi Besar Untuk Pendidikan dan Penelitian
- Jelang Purna Tugas, Kaper BKKBN DIY Paparkan 7 Quick Wins Penurunan Stunting di DPRD
- Prevalensi Stunting di Bantul Masih Tinggi, Dinkes Bantul Siapkan Kebijakan Ini
Advertisement
Advertisement
