Tahun Depan, Dana Desa untuk Gunungkidul Naik Rp1 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul memastikan tahun depan ada kenaikan alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, jumlah kenaikan hanya sekitar Rp1 miliar dibandingkan dengan alokasi di tahun ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DPMKP2KB Gunungkidul, Subiyantoro mengatakan, tahun ini di 144 kalurahan se-Gunungkidul mendapatkan pagu Dana Desa sekitar Rp175 miliar. Penerimaan di setiap kalurahan tidak sama antara kisaran Rp700 juta hingga di atas Rp1 miliar. “Ada indikator untuk penghitungan alokasi. Jadi, di setiap kalurahan dana desa yang diterima berbeda-beda,” kata Subiyantoro, Minggu (22/10/2023).

Dia menjelaskan, untuk alokasi tahun depan sudah ada informasi jumlahnya. Meski demikian, pagu masih bersifat jumlah dan belum terperinci untuk masing-masing kalurahan. “Ada kenaikan Rp1 miliar dan Dana Desa di tahun depan menjadi sekitar Rp176 miliar,” katanya.

Hanya saja, sambung Subiyantoro, belum bisa memastikan alokasi dipergunakan untuk apa saja karena masih menunggu instruksi dari kementerian terkait. “Masih ditunggu, atau masih sama dengan tahun ini yang difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Untuk BLT Dana Desa juga belum bisa dipastikan karena aturan tentang penggunaan juga belum ada,” katanya.

BACA JUGA: 21 Kalurahan di Gunungkidul Belum Bisa Cairkan Dana Desa Tahap 3

Subiyantoro berjanji akan menginformasikan secara detail berkaitan dengan rinsian alokasi maupun pemanfaatannya. “Untuk sekarang, lebih baik fokus penggunaan dana desa di 2023 agar capainnya bisa dioptimalkan,” katanya.

Lurah Dengok, Playen, Suyatno mengatakan belum mengetahui alokasi untuk 2024. Namun dana desa yang diterima tahun ini sekitar Rp800 juta. Hingga sekarang sudah mencairkan untuk yang ketiga kalinya. “Sudah dicairkan semua dan sekarang proses penggunaan untuk kegiatan,” katanya.

Menurut Suyatno, dana desa yang ada digunakan berbagai kegiatan. Selain untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 10% dari anggaran, juga diperuntukan dalam program penangann stunting dan Kesehatan Masyarakat.

Salah satunya dengan membantu Pondok Bersalin Desa (Polindes) dikarenakan Kalurahan Dengok menjadi salah satu tempat untuk penangan stunting di Gunungkidul. “Kebetulan belum memiliki polindes sehingga dibangun menggunakan Dana Desa. Nantinya ruangan ini juga dilengkapi dengan ruang pemeriksaan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.