Advertisement
Belum Punya Perda soal Dampak Perubahan Iklim, Ini yang Diandalkan Pemkab Gunungkidul
Ilustrasi perubahan iklim. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Setiap tahun, BPBD Gunungkidul terus menyusun kajian risiko bencana. Peta kajian ini menjadi acuan penaganan masalah kebencanaan di Bumi Handayani.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan hingga kini memang belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati menyangkut masalah perubahan iklim. Meski demikian, hal tersebut bukan menjadi hal yang dipersoalkan.
Advertisement
Menurut dia, BPBD tetap komitmen sesuai dengan tugas dan poko dan fungsi yang dimiliki. Sebagai contoh, pada akhir Oktober lalu sudah ada koordinasi dengan kapanewon untuk menghadapi dampak dari cuaca ekstrem.
Upaya koordinasi tidak hanya di tingkat kabupaten karena juga dilakukan hal yang sama di provinsi. “Besok [Jumat 17/11/2023] ada koordinasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan,” kata Purwono kepada Harianjogja.com, Kamis (16/11/2023).
Menurut dia, untuk mitigasi setiap tahunnya juga disusun kajian rawan bencana. Peta kerawanan ini dijadikan dasar untuk upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi. “Sudah ada petanya dan itu dijadikan salah satu acuan,” katanya.
Disinggung mengenai penanganan, Purwono mengakui bersifat temporer yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Adapun penetapannya bisa melalui surat keputusan yang dikeluarkan bupati.
BACA JUGA: Jokowi Berbicara Dampak Perubahan Iklim diUniversitas Standford, San Francisco
Sebagai gambaran, lanjut dia, pada saat kemarau terjadi masalah kekeringan. Penanganannya dilakukan dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Hal yang sama juga berlaku saat musim hujan. Di Sebagian wilayah ada potensi kerawanan banjir dan longsor hingga masalah angin kencang.
Kondisi ini bisa disikapi dengan menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi lewat penetapan SK bupati yang berlangsung selama tiga bulan. Kondisi ini bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi terkini.
“SK siaga darurat kebencanaan tidak hanya untuk mempersiapkan personel, tapi juga adanya kemudahan akses Belanja Tak Terduga yang dibutuhkan dalam penanganan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ditinggal Tonti, Dua Ponsel Hilang Dicuri
Kawasan Kaliurang Dilarang untuk Pemasangan APK dan Kampanye
Libur Nataru, Bawaslu Sleman Turunkan Tim Patroli ke Destinasi Wisata
Warga Mantrijeron Panen Satu Ton Kompos dari Biopori Jumbo
Advertisement
Tiga Pelajar Terseret Arus Pantai Parangtritis, Satu Masih Dalam Pencarian
Caleg Bagi-Bagi Doorprize dan Sembako, Ini yang Dilakukan Bawaslu Jogja
Prabowo-Gibran Peroleh Amunisi Dukungan dari Relawan RKB DIY
Dispar DIY Siapkan Ini untuk Sambut Wisatawan Selama Libur Nataru
Advertisement
Komisioner KPU Kulonprogo, Ria Harlinawati: Minimalkan Potensi Kerawanan dengan Regulasi
Ade Armando Ditantang Debat Ilmiah Soal Keistimewaan DIY
800 Ribu Wisatawan Ditarget Mengunjungi DIY Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Komisioner KPU Kulonprogo, M. Puja Rasa Satuhu: Semua Warga Punya Hak Sama atas Nasib Bangsa
Komisioner KPU Kulonprogo, Hidayatut Thoyyibah: Cegah Kelompok yang Buruk Berkuasa
Advertisement
Jadwal Pemdaman Listrik di Wilayah DIY Hari Ini, 7 Desember 2023, Cek Lokasinya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- DIY Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Libur Panjang Akhir Tahun
- Saran Pakar UGM Antisipasi Lonjakan Covid-19 saat Libur Nataru
- Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja
- Jutaan Kendaraan Diprediksi Masuk ke Kota Jogja saat Libur Nataru
- Ratusan Tenaga Kesehatan Kota Jogja Dapat Edukasi soal Stunting
Advertisement
Advertisement
