Layanan Kesehatan untuk KPPS di Sleman Dijamin

Harianjogja.com, SLEMAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menjamin layanan kesehatan untuk seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Sleman Huda Almana mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sleman terkait akses layanan cek kesehatan bagi petugas KPPS. Nantinya calon petugas KPPS akan dicek kesehatan di puskesmas terdekat.

"Kami sudah berkoordinasi kemarin [Selasa (5/12/2023)]. Tes akan digelar di puskesmas," kata Huda, Rabu (6/12/2023).

BACA JUGA: 14 Cagar Budaya dan 9 Fasum di Sleman Dilarang untuk Kampanye

Menurut Huda, saat ini pihaknya membutuhkan 24.199 petugas KPPS yang akan ditempatkan di 3.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 17 kapanewon. Nantinya, para petugas KPPS tersebut akan dicek aspek kesehatan. Di mana, riwatat kesehatan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perekrutan anggota KPPS.

Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 juga menyebutkan anggota KPPS harus berusia minimal 17 dan maksimal 55 tahun. Selain itu, dalam Peraturan KPU tersebut juga disebutkan jika petugas KPPS harus sehat. Hal ini dibuktikan dengan adanya lampiran

keterangan sehat yang di dalamnya ada cek kolesterol, gula darah, dan tensi. "Ini penting. Karena kami tidak ingin nantinya ada petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia seperti pada Pemilu 2019," jelasnya.

Huda mengungkapkan, jelang Pemilu 2024, pihaknya juga berusaha meringankan beban kerja petugas KPPS. Selain menyediakan sarana mesin cetak (printer) dan fotokopi di setiap TPS, KPU Sleman juga tengah berkoordinasi dengan Diskominfo Sleman terkait dengan kestabilan koneksi internet saat pelaksanaan Pemilu 2024.

"Untuk itu [koneksi dan koordinasi dengan Diskominfo Sleman] masih dalam proses," katanya.

KPU Sleman membuka pendaftaran petugas KPPS dilakukan 11 hingga 20 Desember 2023. Bagi masyarakat Kabupaten Sleman, dipersilakan untuk mendaftar.

Huda mengatakan, nantinya petugas KPPS Pemilu 2024 akan bekerja selama satu bulan terhitung sejak 25 Januari sampai 23 Februari 2024. Sementara berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, gaji petugas KPPS pada Pemilu 2024 adalah untuk Ketua KPPS senilai Rp1,2 juta, anggota KPPS senilai Rp1,1 juta dan Satlinman senilai Rp700.000.

Adapun syarat untuk mendaftar sebagai petugas KPPS Pemilu 2024, Huda mengatakan antara lain; Warga negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 17 tahun dan maksimal 55 tahun, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Selain itu, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

"Untuk batasan usia ini kami belajar dari pengalaman yang ada. Kami tidak ingin terulangnya kasus petugas KPPS yang meninggal seperti pada pelaksanaan pemilu sebelumnya," ucap Huda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News