Program Waste to Energy di DIY Butuh Lahan di Atas 5 Hektare

Harianjogja.com, JOGJA - Rencana percepatan program Waste to Energy (WTE) di sejumlah kota besar, termasuk di DIY, hingga kini masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah pusat. Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Aris Prasena, mengatakan pihaknya tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Masih dalam pembahasan dengan KLH terkait kesiapan dan kelayakan program. Pembahasan ini paralel dengan penerbitan Perpres pengganti Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Saat ini pemerintah kabupaten dan kota fokus memenuhi prasyarat yang diperlukan,” ujar Aris, Jumat (12/9/2025).

Menurut Aris, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum program ini berjalan. Beberapa di antaranya mencakup kecukupan volume sampah per hari, kadar kalori dalam sampah, serta aspek teknis lain yang menjadi penilaian kelayakan.

Terkait lokasi, Aris menegaskan pihaknya belum dapat mengumumkan secara pasti. Namun, ia menyebut kebutuhan lahan untuk fasilitas ini diperkirakan di atas 5 hektare.

“Sudah diajukan, tetapi masih menunggu telaah dari pusat. Kalau sudah pasti nanti akan kami sampaikan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Waste to Energy, Impian Ubah Sampah Jadi Energi, Pemkot Jogja Tunggu Kebijakan Pusat

Sementara, Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, menjelaskan bahwa fasilitas pengolahan WTE ini berbeda dengan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang selama ini sudah ada di DIY. Perbedaan mencakup aspek teknologi hingga skema pembiayaan.

“Nanti dari sisi teknologi beda, dari sisi pembiayaan juga beda. Semua anggarannya dari pemerintah pusat,” ungkap Kusno.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah dalam program ini lebih terbatas. Pemda hanya bertanggung jawab pada penyediaan lahan, sosialisasi, serta pengangkutan sampah.

“Dari luasannya, ya, kurang lebih 5 sampai 6 hektare. Ini cukup untuk menampung sampah sekitar 1.000 ton per hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, pembangunan hingga operasional fasilitas pengolahan sampah berbasis WTE ini akan dilelang langsung oleh pemerintah pusat dengan melibatkan Pemda DIY.

“Termasuk operasionalnya nanti ditangani pemenang lelang. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan, sosialisasi, dan pengangkutan,” kata Kusno

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.