TPR Lama Parangtritis Dibongkar, Akses Wisata Bantul Dialihkan
TPR lama Parangtritis dibongkar di Bantul, akses wisata dialihkan sementara dan jalur utama ditata ulang untuk kelancaran lalu lintas.
Jajaran KPU DIY memberikan keterangan tentang pembukaan lowongan petugas KPPS untuk Pemilu 2024, Senin (11/12/2023)./Harian Jogja-Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA—KPU DIY membuka kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam Pemilu 2024 dengan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Total ada sebanyak 83.524 kebutuhan KPPS se-DIY. Pendaftaran sudah dibuka sejak 11 sampai 20 Desember mendatang dan akan dilantik pada 25 Januari 2024.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY, Sri Surani menjelaskan kebutuhan KPPS itu disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada sebanyak 11.932, sehingga setiap TPS akan diisi dengan tujuh orang KPPS plus dua personel Satlinmas.
Dengan begitu seluruh kebutuhan KPPS dan Satlinmas berjumlah 107.388. "Untuk proses rekrutmen kami sudah koordinasi dan bimtek dengan PPK di kapanewon dan kemantren yang bertugas menyupervisi PPS karena pendaftarannya di sana, termasuk KPU kabupaten/kota," kata Rani, Senin (11/12/2023).
Lantaran Pemilu 2024 sarat dengan penggunaan aplikasi, maka petugas KPPS yang akan mendaftar diminta punya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi. Selain itu, akan diutamakan dari kalangan anak muda.
Pihaknya juga mendorong agar perwakilan perempuan dan disabilitas bisa ikut mendaftar. "Setelah pendaftaran akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi dan pelantikan pada 25 Januari 2024. Karena ini tahapan krusial maka masukan dan tanggapan terhadap calon sangat diperlukan, ketika ada akan kami klarifikasi langsung, karena dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang netral," jelasnya.
BACA JUGA: KPU Sleman Buka Pendaftaran untuk 24.199 Petugas KPPS, Ini Syaratnya
Adapun syarat calon KPPS di antaranya yakni harus WNI, usia 17-55 tahun, surat pernyataan setia pada Pancasila, NKRI, UUD dan cita-cita proklamasi, punya integritas, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai dan tidak menjadi anggota partai paling singkat 5 tahun, berdomisili di KPPS wilayah setempat, sehat jasmani rohani dan bebas narkotika, pendidikan minimal SMA sederajat, tidak pernah dipenjara atau mendapat hukuman dari pengadilan minimal 5 tahun atau lebih, dan menyertakan dokumen terkait.
"Masa kerja 25 Januari sampai 25 Februari atau satu bulan, beda dengan Pemilu sebelumnya. Untuk keikutsertan difabel para penggerak sudah kami dorong, termasuk perempuan. Harapan kita akses informasi kita buka seluas-luasnya," ujarnya.
Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan, belajar dari Pemilu 2019 silam saat banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat berbagai faktor pihaknya mendorong agar kaum muda mau terlibat sebagai KPPS pada Pemilu kali ini. Menurutnya meski usia maksimal adalah 55 tahun, tetapi KPU akan mengutamakan agar para KPPS berasal dari kalangan muda.
"Itu bagian dari evaluasi Pemilu 2019, karena riset UGM korban meninggal akibat sakit di antara KPPS itu sebabnya dua hal pertama usia yang jadi korban sudah lanjut, kedua mereka sejak awal punya komorbid atau penyakit penyerta yakni tekanan darah tinggi, gula, dan jantung. Sehingga usia dan kesehatan jadi kriteria penting, makanya syarat kesehatan akan kita skrining lagi untuk cek kolesterol, gula dan tekanan darah," kata Shidqi.
Oleh karenanya Shidqi berharap agar kaum muda lebih tergerak untuk ikut serta berpartisipasi menjadi petugas KPSS. Sebab, selain alasan kesehatan nantinya dari tujuh petugas KPPS di setiap TPS dua di antaranya harus bisa mengoperasikan aplikasi sirekam berbasis android untuk melaporkan hasil perhitungan suara ke server KPU Pusat. "Perlu kamu informasikan juga bahwa honor KPPS juga meningkat untuk Pemilu 2024 menjadi Rp1,2 juta bagi ketua dan Rp1,1 juta untuk anggota," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TPR lama Parangtritis dibongkar di Bantul, akses wisata dialihkan sementara dan jalur utama ditata ulang untuk kelancaran lalu lintas.
PAD wisata Bantul baru Rp8,4 miliar hingga Mei 2026, turun dari tahun lalu. Faktor ekonomi dan kunjungan jadi penyebab.
DPAD DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk Menjadi Pemuda di Zaman yang Tak Mudah di Rompok Ndeso, Kuwaru RT 02, Kalurahan Poncosari, Bantul.
Wali Kota Jogja Hasto dorong kampung wisata jadi ruang belajar. Turis asing diusulkan ikut mengajar anak-anak.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 22 Mei 2026 kembali normal. Cek jam keberangkatan lengkap dari Palur hingga Tugu Jogja.
Perbankan DIY tetap stabil Maret 2026. Aset dan DPK tumbuh, tapi kredit justru turun 1,48%.