Ditanya soal Penanganan Masalah Sanitasi, Sultan: Butuh Waktu Tidak Sedikit

Harianjogja.com, BANTUL—Gubernur DIY Sri Sultan HB X angkat bicara terkait dengan penanganan sanitasi, khususnya toilet. Raja Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut mengaku membutuhkan waktu hingga belasan tahun untuk menangani sanitasi di wilayahnya.

Hal itu diungkapkan Ngarsa Dalem saat memberikan sambutan pada Peresmian Bantuan Keuangan Khusus Rintisan Desa Mandiri Budaya di Watu Gagak, Imogiri, Bantul, Senin (18/12/2023).

Sultan menceritakan awalnya ada salah satu menteri mengajaknya untuk memberikan penjelasan mengenai sanitasi khususnya toilet ke bupati/wali kota se-Indonesia Timur di Makassar. Hal itu tidak lepas dari keberhasilan Pemda DIY meraih penghargaan untuk penanganan sanitasi pada 2017 lalu.

Sultan mengungkapkan jika penanganan sanitasi dimulai saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005. Saat itu, Presiden SBY ingin mewujudkan Indonesia Sehat pada 2010.

Hal ini berpatok kepada penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Bappenas dan UNDP terkait tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY tinggi. Pemerintah juga menilai Jogja Sehat bisa terwujud sebelum 2010. Awalnya Ngarsa Dalem menyatakan tidak sanggup. "Ya, karena ada beberapa komponen untuk sehat itu. Untuk sehat Indonesia 2010 itu persyaratan ditangani pemerintah pusat tidak sepenuhnya dari DIY," lanjutnya.

Meski demikian, Sultan ingin mewujudkan. Tetapi, ada syaratnya. Yakni, ada perubahan kalimat menjadi sadar sehat bagi masyarakat Jogja. Alasannya, bagaimana mungkin mengatakan Indonesia sehat jika rumah di desa-desa lantainya masih tanah, tidak ada genteng kaca untuk penerangan di dalam rumah, tidak ada jendela, toilet hingga air. "Itu yang saya maksud harus kita kerjakan agar sadar sehat itu tumbuh," papar Sultan.

Sultan juga mengatakan, dalam perkembangannya tidak ada deklarasi terkait keberhasilan program tersebut. Meski, Pemda DIY tetap melakukan program untuk RTLH. Lalu pada 2013, tiba-tiba Bappenas memberikan penghargaan kepada DIY terkait keberhasilan dalam penanganan sanitasi utamanya masalah toilet.

Sultan pun mengaku di depan para Bupati/Walikota se-Indonesia Timur jika keberhasilan sanitasi tidak sepenuhnya berjalan. Tapi sebagian besar bisa direalisasikan. Itupun, kata Sultan waktunya tidak cukup 5 tahun. Tapi dimulai dari 2005-2017. "Berarti 12 tahun itu pun belum selesai," kata Sultan.

Sultan menyatakan jika bagaimana bisa ada lomba toilet tetapi air tidak masuk ke desa. Dalam kesempatan itu pun Sultan mengungkapkan jika keberhasilannya mendapatkan penghargaan tersebut karena menjabat lebih dari dua periode sebagai gubernur.

Berkaca dari hal tersebut, Sultan menilai jika penyelesaian masalah sanitasi butuh waktu yang cukup lama. "Masalah satu isu mengenai toilet belum tentu kita bisa menyelesaikan satu kali jabatan, sebagai seorang kepala daerah," ucapnya.

BACA JUGA: Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Bantul Diupayakan Tiap Tahun

Selain itu, Sultan menyampaikan ada faktor lain penyebab sulitnya menyelesaikan permasalahan yakni kurangnya komunikasi. Ia mencontohkan, biasanya pejabat lama tidak akan bercerita mengenai persoalan yang dihadapinya ke pejabat baru. Pejabat lama tidak berkomunikasi jika ad program toiletisasi. "Berarti akan lebih lama lagi penanganannya," jelas Sultan.

Oleh karena itu, Sultan mengungkapkan jika untuk mengatasi persoalan sanitasi, hal yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah aliran air bersih. Setelah itu baru perbaikan toilet. "Begitu toilet masuk di rumahnya berarti air harus juga mengocor di rumahnya. Mestinya sebelum ada toilet air harus masuk dulu," papar Sultan.

Sultan pun mengaku sangat menghargai keberadaan komunitas yang aktif dalam penanganan permasalahan air bersih. Karena peran mereka, daerah yang sulit mendapatkan air bisa terairi air bersih. "Kami minta bisa enggak kelompok masyarakat pencinta air narik air dan didistribusikan sebagai unit usaha desa," ucap Sultan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News