DLHK DIY Dorong Eco Label Jadi Pertimbangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di OPD

Media Digital

Rabu, 20 Desember 2023 - 17:57 WIB

Arief Junianto

DLHK DIY Dorong Eco Label Jadi Pertimbangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di OPD

Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo saat memberikan paparan tentang Pergub No. 57/2023, Rabu (20/12/2023). - Harian Jogja/Alfi Annissa Karin

JOGJA—Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 57/2023 tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan 2023-2025.

Sosialisasi ini dilaksanakan di salah satu hotel di wilayah Gondokusuman, Kota Jogja, Rabu (20/12/2023). Turut diikuti oleh berbagai anggota OPD di DIY.

Kepala Dinas LHK DIY Kusno Wibowo menuturkan pergub ini baru saja disahkan pada 3 November 2023.

Ini nantinya menjadi dasar hukum dan peta jalan pengadaan barang dan jasa di DIY. Mulai dari 2023-2025. Arahnya, yakni penyediaan barang dan jasa yang berkelanjutan atau ramah lingkungan.

Lebih mengerucut lagi pada beberapa produk. Di antaranya, kertas, plastik, kayu, alat pengolah limbah medis, hingga AC. Para OPD nantinya diharapkan menggunakan produk tersebut yang dilengkapi dengan label ramah lingkungan.

"Kami menyelamatkan sumber daya alam. Kami harus berpedoman, kalau ramah lingkungan, berlabel resmi, ke depan tidak ada yang mungkin menggunakan produk-produk ilegal, dan sebagainya," ujar Kusno, Rabu.

Dia mencontohkan, kertas masih menjadi kebutuhan penting bagi para OPD untuk keperluan dokumen.

Namun, selama ini kertas yang digunakan hanya sekedar yang ada di pasaran. Belum secara spesifik menggunakan produk kertas dengan berlabel eco-friendly.

Ke depan penggunaan kertas akan diarahkan untuk pada kertas yang ramah lingkungan yang dilengkapi label eco. "Ke depan semua OPD menggunakan kertas ber-eco label. Ini sudah ada di pasaran," ujar dia.

Kusno menambahkan, nantinya ada tim khusus yang selanjutnya akan melaksanakan perencanaan hingga evaluasi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di DIY.

Dia berharap, para anggota OPD memahami betul materi sosialisasi ini. Mereka juga diminta untuk mempedomani Pergub DIY No. 57/2023 tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

"Harapannya untuk kegiatan di pemerintah akan memperhatikan sumber daya alam yang berkelanjutan, artinya yang ramah lingkungan ke depan," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News