PSEL Belum Beroperasi, Sleman Kerahkan Pendamping Sampah
PSEL Regional DIY mundur hingga 2028, DLH Sleman bentuk pendamping pengelolaan sampah di 17 kapanewon dan 86 kalurahan.
Warga melintas di lokasi longsor di Kalurahan Tegalrejo, Gedangsari. Rabu (21/6/2023)/Harian Jogja-David Kurniawan\r\n\r\n
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sebanyak 20 Early Warning System (EWS) tanah longsor yang dipasang di lokasi rawan bencana di Gunungkidul rusak. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran karena musim hujan meningkatkan potensi longsor.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan total EWS tanah longsor yang dimiliki Gunungkidul baik berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun BPBD DIY mencapai 30 unit. Dari jumlah itu, 20 di antaranya rusak.
BACA JUGA: Pekan Pertama 2024, Angka Kunjungan Wisatawan di Gunungkidul Menurun
“Kami memasang di Purwosari, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong. Tapi 30 unit EWS itu sudah aus,” kata Purwono dihubungi, Sabtu (13/1/2024).
Sementara itu, Subkor Pencegahan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Agus Wibawa Arifianto mengatakan EWS tersebut dipasang di rekahan yang berpotensi terjadi tanah longsor. EWS itu terhubung dengan sirine yang apabila ada gerakan sirine tersebut akan berbunyi.
Agus mengatakan ada 20 EWS rusak. Menurut dia, kerusakan terjadi karena minimnya pemeliharaan. Setelah dipasang, EWS lantas diserahkan ke Pemerintah Kalurahan (Pemkal) setempat. Pemeliharaan pun menjadi tanggung jawab Pemkal.
“Kami kemarin mengecek, hampir 20 EWS tidak berfungsi [rusak]. Soalnya ada Aki-nya tekor tidak diganti dan panel-panel tidak dibersihkan,” kata Agus.
Lebih jauh, Agus mengatakan BPBD telah mendesak Pemkal untuk mengadakan atau memelihara EWS. Hal ini selalu disampaikan setiap ada pertemuan.
BPBD Gunungkidul juga menggandeng Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang telah terbentuk. Upaya mandiri yang dapat menjadi langkah mitigasi tanah longsor adalah menutup rekahan tanah dengan material.
Guna mengatasi peristiwa kebencanaan, BPBD memiliki anggaran sekitar Rp700 juta dari APBD 2024. Selain itu, BPBD juga dapat mengakses anggaran BTT dengan syarat-syarat tertentu, seperti skala kebencanaan yang terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PSEL Regional DIY mundur hingga 2028, DLH Sleman bentuk pendamping pengelolaan sampah di 17 kapanewon dan 86 kalurahan.
Menlu Sugiono memastikan Indonesia terus berkoordinasi untuk menyelamatkan 9 WNI peserta flotilla kemanusiaan Gaza yang ditangkap Israel.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan RAPBN 2027
Dinkes Kota Jogja memastikan belum ada kasus hantavirus pada 2026 dan mengimbau warga waspada penularan dari tikus
KPK mengembangkan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang.
Kementerian HAM mendukung potongan aplikator ojol maksimal 8 persen demi perlindungan pekerja digital dan keadilan ekonomi platform.