Keputusan TPA Piyungan Jadi Ruang Terbuka Hijau Belum Final

Yosef Leon

Kamis, 25 Januari 2024 - 19:37 WIB

Maya Herawati

Keputusan TPA Piyungan Jadi Ruang Terbuka Hijau Belum Final

Sejumlah armada pengangkut sampah lalu lalang di sekitar TPA Piyungan, beberapa waktu lalu. - dok - Harian Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Keputusan menjadikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan atau TPA Piyungan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) belum dipastikan. Pemda DIY belum memutuskan penataan TPA Piyungan.

Pembahasan soal penataan kawasan itu akan dilakukan tahun ini setelah kebijakan desentralisasi sampah diberlakukan penuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY Kusno Wibowo mengatakan, penataan TPA Piyungan yang sudah penuh masih akan dikaji pada tahun ini.

"Ini kami baru kaji untuk keseluruhan, artinya di TPA Piyungan itu seperti apa, memang ada wacana buat RTH tapi kan kemungkinan bisa dimanfaatkan buat yang lain, belum fix untuk RTH," katanya, Kamis (25/1/2024).

Menurut Kusno, penataan TPA Piyungan menjadi RTH memang bisa jadi tuntutan. Namun bisa saja tidak semua lahan digunakan untuk pembangunan RTH. "Itu yang masih kita kaji. Ke depan seperti apa biar nanti semua tertata dulu. Itu kan kurang lebih ada 12,5 hektare. Paska desentralisasi baru bisa kami rumuskan," jelasnya.

Demikian pula untuk luasan RTH jika memang ke depan TPA Piyungan jadi disulap menjadi hijau. Berapa luas yang akan dibuat menjadi RTH termasuk jadi bagian yang dibahas pada saat kajian mendatang. "Sekarang yang sudah di tata di bagian utama kita sudah tanam, sudah hijau itu. Jadi yang RTH apakah semua tentunya jadi bahasan kami," katanya.

Kusno menyebut kebijakan desentralisasi sampah yang mulai diberlakukan kepada kabupaten kota sejak awal tahun lalu baru bersifat transisi sampai pada akhir Maret atau April mendatang. Setelahnya kebijakan itu akan diberlakukan penuh. Artinya wilayah Sleman, Bantul dan Jogja tidak lagi membuang sampah ke TPA Piyungan.

"Sekarang kan masih transisi, kami di Piyungan juga masih menerima tapi kuota kita kurangi. Januari sampai Maret atau April kita transisi dulu. Kabupaten kota juga sudah menyiapkan kelembagaan dan infrastruktur, sehingga ketika diberlakukan penuh mereka sudah siap," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News