Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo Seksi 1 Capai 90,54 Persen, Seksi 2 di Angka 66,47 Persen

Harianjogja.com, JOGJA—Pembebasan lahan tol Jogja-Solo terus dikebut sejalan dengan pengerjaan konstruksi untuk ruas Klaten-Purwomartani. Pembebasan lahan untuk seksi 1 telah mencapai 90,54% dan seksi 2 di angka 66,47%.

Tol Jogja-Solo Seksi 1 merupakan ruas yang menghubungkan antara Kartasura-Purwomartani, terbagi dalam beberapa ruas Kartasura-Karanganom 13,0 kilometer, ruas Karanganom-Klaten 9,30 kilometer, Klaten-Prambanan 8,60 kilometer dan ruas Prambanan-Purwomartani sepanjang 11,48 kilometer.

BACA JUGA : Proyek Tol Jogja-Solo: Banyak Warga Terdampak Menanyakan Pembebasan Lahan, Ingin Segera Dapat Uang Ganti 

Adapun proyek tol Jogja Seksi 2 menghubungkan antara Purwomartani-Triihangga yang terbagi menjadi Purwomartani-Maguwoharjo 3,63 kilometer, Maguwoharjo-UPN 2,60 kilometer, UPN-Monjali 2,80 kilometer, Monjali-Trihanggo 3,35 kilometer dan Trihanggo-Gamping 11,05 kilometer.

Meski demikian untuk seksi 2 didahulukan pembangunannya pada ruas Trihanggo-Junction Sleman. Adapun ruas Maguwoharjo-Trihanggo dengan konstruksi elevated akan dibangun paling akhir.

"Untuk perkembangan pembebasan lahan, persentase berdasarkan bidang, untuk seksi 1 di angka 90,54 persem dam
seksi 2 di angka 66,47 persen," kata PPK Tol Jogja-Solo Dian Ardiansyah kepada Harianjogja.com, Kamis (1/2/2024).

Ia memastikan sesuai dengan target Menteri PUPR bahwa Tol Jogja-Solo tuntas tahun 2024 ini, dari sisi pembebasan lahan akan mampu terselesaikan. "Kalau target itu kami dari pembebasan lahan sudah sesuai perencanaan, jadi optimistis akan selesai tepat waktu," katanya.

Adapun tanah dengan karakteristik khusus seperti di DIY ada jenis tanah kasultanan saat ini juga terus berproses untuk penyelesaian administrasi dengan dilakukan appraisal. Adapun proses untuk appraisal Sultan Grond ini dilakukan langsung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

BACA JUGA : Update Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo, Tanah Sultan Ground Mulai Dilakukan Appraisal

"Sepertinya mungkin kontrak KJPP tidak di kami [PPK]. Selama ini dari pihak kasultanan memang pernah mengadakan juga untuk KJPP, kemungkinan sekarang dilakukan BUJT. Jadi nanti BUJT menalangi dulu, di kemudian hari masuk dalam pisungsung [perolehan nilai manfaat yang ditetapkan kasultnan dan kadipaten] atau biaya sewa, nah dipotongkan dari situ," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News