Civitas Akademika DPP Fisipol UGM Ingatkan Pratikno dan Ari Dwipayana agar Kembali ke Demokrasi

Harianjogja.com, SLEMAN—Civitas akademika Departemen Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), menyerukan seruan Kembalilah ke Demokrasi untuk Pratikno dan Ari Dwipayana yang kini menjabat di pusaran kekuasaan.

Pada kesempatan ini perwakilan Civitas DPP Fisipol UGM, Faris Rubiansyah membacakan teks surat yang ditunjukan kepada Pratikno dan Ari. Dalam surat itu, demokrasi Indonesia disebut mengalami kemunduran. Seperti rakyat yang disuguhi serangkaian pengangkangan etik, hingga penghancuran pagar-pagar demokrasi oleh kekuasaan.

Selain itu, di dalam surat yang dibacakan tersebut, para penguasa dinilai tidak malu untuk menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Di dalam situasi ini, dua Civitas DPP UGM yang dalam surat tersebut juga disebut sebagai "guru-guru kami" juga berada di pusaran kekuasaan.

"Kami melihat kemarin setelah gelombang petisi universitas-universitas. Kita merasakan ada konflik yang sublim, antara akademisi dengan rezim. Sayangnya, ada civitas akademika kami juga yang terlihat di dalam pusaran konflik itu," kata Faris, Senin (12/2/2024).

Pemerintahan saat ini dianggap berada dalam upaya melanggengkan kekuasaan yang terbilang tidak anti-intelektual dan kalau mendegradasi intelektualisme. Malahan pemerintahan saat ini justru disokong oleh intelektual sebagai instrumen stempel dan pihak justifikasi kebijakan penguasa.

Pada posisi ini jalur intelektual jalan ketiga menjadi jalur yang ideal bagi para akademisi yang memutuskan untuk mengambilkan peran dalam kekuasaan tanpa mengkhianati nilai-nilai prinsip yang dipegang.

Jalur ini pula yang seharusnya diyakini dengan teguh oleh setiap akademika saat mereka memberanikan diri berada di panggung kekuasaan.

BACA JUGA: Tanggapi Film Dirty Vote yang Viral, Zulkifli Hasan: Zaman Gini Mana Bisa Curang

"Kami menyadari kemerosotan demokrasi adalah permasalahan sistematik yang disebabkan oleh banyak aktor, ini bukan kesalahan Pak Tik dan Mas Ari semata. Namun, biar bagaimanapun kami menyadari, dua guru kami telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. Untuk itu, izinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hal itu," katanya.

Permohonan maaf ini diungkapkan Faris menjadi salah satu cara yang efektif untuk membuat orang menjadi malu dan berpikir kembali.

"Ketika kita membuat kesalahan, ternyata orang lain yang meminta maaf atas kesalahan kita, saya sebagai manusia rasanya lebih malu. Agar lebih dapat mengingatkan," kata Faris.

Di akhir surat, Faris yang mewakili Civitas akademika DPP UGM meminta kedua gurunya untuk kembali pulang, kembali ke demokrasi. "Bagi kami, Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat dan bapak hari ini kami berseru bersama, kembalilah pulang," ujarnya.

Meski tak meminta tuntutan spesifik, seperti mendorong keduanya untuk mundur dari jabatan yang diembannya, aksi ini lanjut Faris sebagai bentuk pengingat bagi keduanya.

Mewakili mahasiswa, Faris rindu akan persamaan antara kata dan perbuatan yang diajarkan Pratikno dan Ari dalam perkuliahan. Seperti tentang nilai-nilai demokrasi, etika demokrasi, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan banyak lagi.

"Tentu kami merindukan bahwa mereka melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang mereka ajakan ke kami. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi dan kembalilah mengajarkannya kepada kami dengan kata dan perbuatan," katanya.

Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim menilai aksi yanh dilakukan para mahasiswa merupakan bentuk kepedulian politik. Hal itu lanjut Gaffar merupakan hak demokrasi masyarakat.

"Saya kira teman-teman ini merespons pemberitaan yang sangat luas di media, yang secara spesifik menyebutkan kedua bagian dari DPP itu, kedua orang yang bagian dari DPP yang oleh pemberitaan media digambarkan sebagai bagian untuk merekayasa sejumlah langkah politik. Ini menimbulkan rasa gundah sebenarnya di kalangan internal DPP dan respon ini sangat baik dari mahasiswa," ungkapnya.

Lebih-lebih kampus sebagai Civil Society menurit Gaffar punya kewajiban moral untuk menjadi penyeimbang kekuasaan maupun kontrol terhadap kekuasaan. "Yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah bentuk dari kontrol itu," ungkapnya.

Namun dalam pembacaan surat tersebut, ada hal khusus yang tidak bersifat umum kata Gaffar. Hal itu ialah kerinduan para mahasiswa kepada dua gurunya agar bisa kembali ke demokrasi. "Yang saya tangkap ya tentu saja kembali menjadi akademisi, kembali menjadi bagian dari kontrol terhadap politik dan kekuasaan," katanya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News