Novotel Suites Malioboro Hadirkan Venue Gathering dengan Panorama Kota Jogja
Menikmati suasana senja hingga gemerlap lampu Kota Yogyakarta dari ketinggian dapat menjadi pengalaman menarik untuk menggelar berbagai acara privat
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani melantik enam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penyuluh Keluarga Berencana formasi penerimaan tahun 2023 pada Selasa (30/04/2024).
JOGJA—Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani melantik enam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penyuluh Keluarga Berencana formasi penerimaan tahun 2023 pada Selasa (30/04/2024) di ruang Kencana kantor yang beralamat di Jalan Kenari Yogyakarta.
P3K merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan diberikan jabatan dan tugas yang sama sebagaimana Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perbedaannya, P3K diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, yang bisa diperbarui atau dilanjutkan sepanjang dibutuhkan. Periode kerja PPPK disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang merekrut, maksimal lima tahun setiap masa perjanjian.
Enam P3K yang dilantik terdiri dari satu orang Penyuluh KB Ahli Pertama, satu orang Petugas Lapangan KB Terampil, serta Petugas Lapangan KB Pemula berjumlah 4 orang.
BACA JUGA: Konversi Sepeda Motor Listrik Dilanjutkan, Ini Rencana Pemerintah
Sesuai dengan jabatan yang disandang, mereka akan bertugas di lini lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka akan ditempatkan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, di bawah pendayagunaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan KB (OPDKB).
Dalam sambutannya Kepala Perwakilan mengharapkan Kepala OPDKB Gunungkidul dan Kulon Progo yang hadir pada pelantikan agar dapat seoptimal mungkin mendayagunakan para P3K ini untuk menyukseskan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah masing-masing.
Walaupun diakui belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan Penyuluh KB, namun diharapkan tambahan tenaga baru ini dapat makin meningkatkan kinerja program bidang kependudukan dan KB.
Sementara kepada para terlantik Andi Ritamariani mengucapkan selamat dan menyampaikan beberapa pesan.
”Sebagai ujung tombak program yang berhadapan langsung dengan masyarakat, citra lembaga kita sangat tergantung dengan kinerja kalian, karena itu bekerja dan berkinerjalah sebaik mungkin.” pesan Ritamariani.
Ia menambahkan, meskipun sebagian dari terlantik harus bertugas jauh dari keluarga, ia berpesan agar tetaplah bekerja dengan tenang dan penuh kegembiraan serta rasa syukur.
BACA JUGA: Percepat Penurunan Stunting, BKKBN DIY Sepakati MOU Dengan Usaha Start Up Distribusi Kebutuhan Pokok
”Ingatlah bahwa di luar sana banyak sekali yang mengharapkan berada di posisi kalian saat ini. Jangan ragu dan malu untuk bertanya kepada para Penyuluh senior jika menemukan kesulitan dalam tugas-tugas keseharian.” lanjut Ritamariani.
Pihaknya mengingatkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan para mitra kerja, para stakeholder, para pimpinan dan pegawai di OPDKB serta Pimpinan dan Pegawai Lingkungan Perwakilan BKKBN DIY.
Setelah dilantik Para P3K diambil sumpahnya oleh oleh Rohaniwan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. Tampak hadir menyaksikan pelantikan Sekretaris Badan, Seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY, dan Ketua DPD dan DPC Ikatan Penyuluh KB (IPeKB). (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Menikmati suasana senja hingga gemerlap lampu Kota Yogyakarta dari ketinggian dapat menjadi pengalaman menarik untuk menggelar berbagai acara privat
Pedagang pasar Jogja menghadapi tekanan daya beli dan pedagang keliling. Disdag menyiapkan event, keringanan retribusi hingga live selling.
KPK menyebut Ombudsman dapat melaporkan dugaan pungli di lapas dan rutan jika data lengkap, termasuk temuan di Cibinong dan Pondok Bambu.
Kementan menargetkan tambahan 600.000 sapi perah hingga 2029 untuk memperkuat produksi susu lokal dan menekan ketergantungan impor.
Partai Gema Bangsa bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Jogja membahas desentralisasi politik dan target Pemilu 2029.
Dugaan politik uang muncul di Pilur Panggungharjo. Calon lurah melapor, sementara panitia mengingatkan fakta integritas dan mekanisme penanganan.