4 Hari Kamping di Halaman Gedung Rektorat, Mahasiswa Akhirnya Ditemui Jajaran Pimpinan UGM

Harianjogja.com, SLEMAN—Setelah empat hari kamping di halaman Gedung Rektorat UGM, akhirnya mahasiswa UGM ditemui oleh jajaran pimpinan UGM. Aksi itu digelar mahasiswa UGM untuk menuntut pembatalan penerapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Pertemuan antara pimpinan universitas dan mahasiswa ini terjadi pada Kamis (30/5/2024) sore. Baik mahasiswa dan para pejabat UGM tampak duduk bersama di halaman Rektorat UGM.

Dalam dialog yang berakhir hingga petang tersebut, terlihat pimpinan kampus menjelaskan skema UKT dan IPI yang bakal diterapkan tahun ini, sementara beberapa kali mahasiswa juga mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan surat Dirjen Diktiristek No. 0511/E/PR.07.04/2024 perihal Pembatalan kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025, besaran nilai UKT UGM akan kembali mengacu pada aturan besaran UKT 2023. 

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan UGM, Prof. Supriyadi menjelaskan adanya IPI atau yang tahun lalu bernama Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) secara regulasi diizinkan untuk diterapkan.

Di UGM, SSPU diberlakukan bagi calon mahasiswa jalur seleksi mandiri pada katagori UKT Pendidikan Unggul. Malahan Supriyadi menyebut besaran yang ditarik oleh kampus lain bahkan nilainya lebih besar dari UGM. "Kalau dilihat di beberapa perguruan tinggi yang lain menariknya itu jauh lebih besar dibandingan dengan apa yang kita kasih di universitas," kata Supriyadi, Kamis (30/5/2024)

Supriyadi menjelaskan adanya SSPU perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan kontuinitas penyelenggaraan pendidikan. Karenanya mekanisme subsidi silang ini perlu dilakukan kampus salah satunya lewat SSPU.

"Bagaimana tadi sudah saya sampaikan karena beberapa kondisi yang ada, memang kita perlu juga untuk menjaga kestabilan kontuinitas untuk penyelenggaraan pendidikan ini. Sehingga mekanisme semacam subsidi silang itu kita lakukan yang salah satu bagiannya adalah SSPU," ungkapnya. 

Adapun nilai UKT maupun IPI penetapannya mengacu pada Indeks Kemampuan Ekonomi (IKE). Adapun indikator IKE meliputi penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, SPT Tahunan dan daya listrik.

"Misalnya berapa berlangganan listriknya, misalnya apakah yang bersangkutan ini dapat KIP sejak SMP, SMA atau tidak, itu juga kami olah. Informasi-informasi itu kita integrasikan agar kemudian penetapan seorang mahasiswa itu ada di UKT tertent. Kalau nanti di ujian masuk apakah dia akan ada di UKT level teratas dan lainnya, termasuk membayar SSPU itu semuanya akan diperhitungkan," tegasnya. 

BACA JUGA: Menuntut Pencabutan Uang Pangkal, Ratusan Mahasiswa Berkemah di Halaman Rektorat UGM

Koordinator Forum Advokasi UGM, Rio Putra Dewanto mengatakan ikhwal penerapan IPI atau uang pangkal ini pihaknya akan terus melakukan koordinasi. Target Forum Advokasi UGM ini satu, yakni jangan sampai ada mahasiswa yang diterima UGM kesulitan membayar biaya kampus.  "Intinya jangan sampai ada calon mahasiswa yang kesulitan ataupun sudah down duluan karena biaya pendidikan yang makin tinggi," kata Rio. 

Forum Advokasi UGM masih berjuang agar uang pakal ditiadakan dan kategori UKT bisa kembali dibagi dalam delapan golongan lagi, tidak seperti sekarang yang terdiri dari lima golongan saja. "Harapannya tentu yang paling baik itu seperti itu, tapi kan kita juga akan melihat dinamikanya ke depan," ujarnya. 

Meski telah bertemu pimpinan universitas, Rio belum dapat memastikan apakah massa aksi akan bertahan atau mulai melakukan pembongkaran tenda. Terkait hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan mahasiswa lainnya.  "Terkait pembersihan tenda sebenarnya saya tidak bisa mewakili ya karena kan ini juga dari temen-temen juga ya. Jadi nanti mungkin bisa koordinasi juga sama teman-teman," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News