Advertisement
Bawaslu Bantul Melantik 75 Pengawas Kalurahan untuk Pilkada, Keterwakilan Perempuan Mencapai 46 Persen

Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul melantik 75 orang pengawas kalurahan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Keterwakilan perempuan sebagai pengawas kalurahan tersebut mencapai 46 persen.
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Bantul, Sri Hartati menyampaikan pengawas kalurahan yang dilantik terdiri dari pengawas laki-laki mencapai 45 orang atau 53,3 persen, sedangkan jumlah pengawas perempuan ada 35 orang atau 46,7 persen.
Advertisement
Sebelumnya Bawaslu Bantul telah menetapkan 195 orang pendaftar calon pengawas kalurahan yang lolos administrasi. Kemudian mereka mengikuti tes wawancara dengan masing-masing panwascam. Setelah itu, ditetapkan calon terpilih satu orang untuk masing-masing kalurahan.
BACA JUGA: Daftar 10 Universitas Termahal di Dunia, Biaya Kuliah Capai Rp1 Miliar
Dia menyampaikan 75 pengawas kalurahan ini akan mulai bertugas pada Juni-Januari 2025.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilaksanakan secara serentak di masing-masing kapanewon dan dilanjutkan dengan pembekalan ketugasan pengawas kalurahan,” ujarnya, Minggu (2/6/2024).
Sementara itu Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan pengawas kalurahan akan ditugaskan untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih dalam waktu dekat.
“Pengawas kalurahan ini nantinya akan memastikan proses pemutakhiran data pemilih utamanya proses pencocokan dan penelitian [coklit] yang dilakukan petugas KPU berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.
BACA JUGA: Jelang Jatuh Tempo Pembayaran, Capaian PBB Sleman Masih Jauh dari Target
Didik berharap jajaran pengawas kalurahan secara cepat melakukan internalisasi pengetahuan tentang pengawasan tahapan pemilihan. Selain itu pengawas kalurahan juga harus menguasai keterampilan dalam pengawasan untuk mendokumentasikan hasil-hasil pengawasan.
“Pengawas kalurahan juga harus melakukan pemetaan kerawanan, baik kerawanan berbasis tahapan, maupun kerawanan yang berbasis kewilayahan. Dengan modal pemetaan kerawanan ini nantinya pengawas kalurahan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilihan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sebelum Pasang Popok Kuda, Pemkot Jogja Tertibkan Dulu Parkir Andong di Malioboro
- Calon PPPK Guru di Sleman Meninggal Ditabrak Truk, Disdik Sleman Akan Beri Santunan
- Pemkot Jogja Gagas Pemeriksaan Gratis Bagi Lansia
- 2,3 Juta Orang Masuk DIY Selama Periode Lebaran 2025, Angka Kecelakaan Turun 11%
- Marak Aksi Buang Sampah Liar, Pemkab Bantul Bakal Atasi Lewat CCTV Pemantau
Advertisement