Bawaslu Bantul Melantik 75 Pengawas Kalurahan untuk Pilkada, Keterwakilan Perempuan Mencapai 46 Persen
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul melantik 75 orang pengawas kalurahan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Keterwakilan perempuan sebagai pengawas kalurahan tersebut mencapai 46 persen.
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Bantul, Sri Hartati menyampaikan pengawas kalurahan yang dilantik terdiri dari pengawas laki-laki mencapai 45 orang atau 53,3 persen, sedangkan jumlah pengawas perempuan ada 35 orang atau 46,7 persen.
Advertisement
Sebelumnya Bawaslu Bantul telah menetapkan 195 orang pendaftar calon pengawas kalurahan yang lolos administrasi. Kemudian mereka mengikuti tes wawancara dengan masing-masing panwascam. Setelah itu, ditetapkan calon terpilih satu orang untuk masing-masing kalurahan.
BACA JUGA: Daftar 10 Universitas Termahal di Dunia, Biaya Kuliah Capai Rp1 Miliar
Dia menyampaikan 75 pengawas kalurahan ini akan mulai bertugas pada Juni-Januari 2025.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilaksanakan secara serentak di masing-masing kapanewon dan dilanjutkan dengan pembekalan ketugasan pengawas kalurahan,” ujarnya, Minggu (2/6/2024).
Sementara itu Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan pengawas kalurahan akan ditugaskan untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih dalam waktu dekat.
“Pengawas kalurahan ini nantinya akan memastikan proses pemutakhiran data pemilih utamanya proses pencocokan dan penelitian [coklit] yang dilakukan petugas KPU berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.
BACA JUGA: Jelang Jatuh Tempo Pembayaran, Capaian PBB Sleman Masih Jauh dari Target
Didik berharap jajaran pengawas kalurahan secara cepat melakukan internalisasi pengetahuan tentang pengawasan tahapan pemilihan. Selain itu pengawas kalurahan juga harus menguasai keterampilan dalam pengawasan untuk mendokumentasikan hasil-hasil pengawasan.
“Pengawas kalurahan juga harus melakukan pemetaan kerawanan, baik kerawanan berbasis tahapan, maupun kerawanan yang berbasis kewilayahan. Dengan modal pemetaan kerawanan ini nantinya pengawas kalurahan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilihan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- PakNas Desak Penyusunan Kebijakan Pertembakauan Melibatkan Konsumen
- Kisah Ilustrator, Dari Banguntapan, Gundala dan Gojira Menyala di GBK
- Dinas Kebudayaan Gelar Malam Anugerah Kebudayaan dan Launching Aplikasi SIWA
- Pemkab Bantul Kembali Bagikan 250 Pompa Air Berbahan Bakar Gas ke Petani
- KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
Advertisement
Advertisement