Persentase Penduduk Miskin DIY Paling Tinggi di Pulau Jawa, Ini Penjelasan Pemda dan DPRD

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY meminta agar porsi anggaran untuk penanganan kemiskinan di wilayah setempat diperbesar pada tahun-tahun mendatang. Ini merespons rilis BPS yang menyatakan DIY masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa meskipun kecenderungannya turun. 

Berdasarkan data BPS 2024 persentase pendudukan miskin di Pulau Jawa, DIY di angka 10,83%, Jawa Tengah 10,47%, Jawa Timur 9,79%, Jawa Barat 7,46%, Banten 5,84% dan Jakarta di angka 4,30%. 

Meski tergolong paling tinggi di Pulau Jawa namun sudah terjadi tren penurunan angka kemiskinan di DIY. Di mana persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2024 turun menjadi 10,83 persen atau turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2023 dan turun 0,66 poin persen dibandingkan September 2022. Jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2024 sebanyak 445.550 orang dan turun 2.900 orang terhadap Maret 2023.

BACA JUGA : Bappeda Jogja Sebut Kemiskinan di Umbulharjo Tertinggi

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, Pemda DIY mestinya harus memberikan porsi anggaran yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Selain itu seluruh OPD pun harus bersinergi, jangan bekerja sendiri-sendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah setempat. "Karena isu kemiskinan ini adalah rapor merah yang diberikan BPS setiap tahun," kata Huda, Rabu (3/7/2024). 

Menurut Huda, sejauh ini upaya penanganan kemiskinan dan program yang dilakukan Pemda DIY sudah cukup bagus. Sebab data kemiskinan sudah terlihat turun meskipun belum signifikan. Selanjutnya volume dan kuota serta sasarannya harus diperluas atau melibatkan masyarakat setempat dalam proyek pembangunan infrastruktur. 

"Jangan kemudian ada pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti tol dan bandara tidak berkorelasi dengan menurunnya angka kemiskinan," kata Huda. 

Huda meminta agar segala macam kebutuhan pembangunan infrastruktur di DIY mestinya harus bisa mengungkit perekonomian masyarakat setempat. Selama ini tidak ada data yang pasti berapa persen keterlibatan masyarakat DIY bekerja pada proyek itu atau dari mana material diperoleh. "Jadi persoalannya bukan juga pada gelontoran anggaran tapi lebih ke pembinaan dan pemasaran," ungkapnya. 

Huda pun menekankan tiga strategi utama yang harus dilakukan Pemda DIY yakni BLT perlu diperbesar volumenya, pemberian bantuan makan bagi warga kurang kalori serta memperkuat, memperluas dan memperbanyak pemberdayaan UMKM dengan berbagai macam anggaran dan program. Selanjutnya, proyek pembangunan besar atau proyek strategis nasional (PSN) mesti dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan. 

"Relasi PSN dengan warga sekitar perlu diperbaiki lagi, dampaknya sekarang masih sangat kecil," jelasnya. 

Sekda DIY Beny Suharsono menyampaikan, berdasarkan rilis dari BPS setempat angka kemiskinan di wilayah setempat sudah menunjukkan tren penurunan yang cukup bagus. Dari tahun ke tahun penurunannya cukup terkendali dengan sejumlah program yang sudah dijalankan. 

BACA JUGA : Pemberdayaan Masyarakat di Sleman Dinilai Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

Menurut Beny, berbagai program sudah dijalankan dijalankan untuk menangani kemiskinan di wilayah setempat. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada warga lanjut usia yang masuk ke dalam klasifikasi miskin ekstrem. Program yang dijalankan tahun ini itu fokus untuk mengurangi jumlah kemiskinan ekstrem.

"Kemudian program pengembangan wilayah selatan itu juga konkret sampai ke pemberdayaan masyarakat kalurahan. Program wilayah selatan itu kan karena terjadi ketimpangan pembangunan, makanya fokus ke sana agar tercipta pemerataan ekonomi," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.