Bappeda Jogja Sebut Kemiskinan di Umbulharjo Tertinggi

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dengan tema Kemiskinan di Balai Kota Jogja, Rabu (6/3/2024). Dalam musyawarah ini dihadiri Bappeda Kota Jogja, OPD terkait, serta para pemangku kepentingan di wilayah kemantren. Kegiatan ini membahas soal persoalan dan arah kebijakan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Kepala Bappeda Kota Jogja, Agus Tri Haryono menuturkan tingkat kemiskinan di Kota Jogja sepanjang 2023 menyentuh angka 6,49%. Ini setara dengan 29.480 jiwa penduduk miskin.

Agus mengatakan jumlah ini turun sebesar 0,13% jika dibanding tahun sebelumnya. "Sementara, target untuk 2024 adalah pada range 6,13 sampai 6,61 persen. Target pada 2025 yaitu 6,07 sampai 6,60 persen," ujarnya saat menyampaikan paparan pada musrenbang di Balai Kota Jogja, Rabu.

Berdasarkan verifikasi dan validasi data, Agus mencatat ada 20.605 KK atau 5.724 jiwa yang masuk dalam miskin ekstrem, miskin nonekstrem, dan rentan miskin.

Rinciannya, miskin ekstrem sebanyak 1.154 KK atau 3.055 jiwa; miskin nonekstrem sebanyak 10.373 KK atau 26.425 jiwa; dan rentan miskin sebanyak 9.078 KK atau 27.762 jiwa.

Agus mengatakan Kemantren Umbulharjo menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Kota Jogja. Dia mencatat tingkat kemiskinan di sana mencapai 7.207 jiwa. Disusul oleh Kemantren Wirobrajan sebanyak 6.558 jiwa.

Sementara, kemiskinan terendah ada di Kemantren Ngampilan dengan 1.370 jiwa. "Ini cukup wajar. Jumlah sasaran tersebut masih linear dengan jumlah penduduk di masing-masing kemantren," katanya.

Sementara, jika dilihat dari kategorinya, penduduk miskin ekstrem paling banyak terdapat di Kemantren Wirobrajan sebanyak 543 jiwa dan terrendah di Kotagede sebanyak 19 jiwa.

Sedangkan, miskin nonekstrem paling banyak ada di Wirobrajan sebanyak 3.994 jiwa dan paling sedikit ada di Ngampilan sebanyak 387. Sementara, rentan miskin paling banyak di Kemantren Umbulharjo dan terrendah Kemantren Pakualaman.

"Jika dibandingkan dengan total data sasaran per kemantren, Umbulharjo memang memiliki sasaran banyak. Namun, didominasi rentan miskin. Beda halnya dengan Kemantren Wirobrajan yang mempunyai jumlah sasaran tertinggi, namun didominasi miskin non-ekstrem dan miskin ekstrem," jelasnya. 

Melihat capaian pada tahun 2023, Agus optimistis target-target pada 2024 dan 2025 bisa terwujud. Ini juga sejalan dengan mandat Pemda DIY kepada Pemkot Jogja untuk turut berkontribusi kemiskinan secara siginifikan. Meski terbilang ada penurunan, tapi Agus mengatakan pihaknya tak bisa santai-santai. "Sebab, data kemiskinan di Kota Jogja sangat fluktuatif," imbuhnya.

Data-data ini menjadi dasar bagi Pemkot Jogja untuk melakukan intervensi kemiskinan. Agus menuturkan intervensi akan dilakukan berjenjang. Mulai dari miskin ekstrem, nonekstrem, hingga rentan miskin.

"Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita melakukan intervensi perlu ada prioritas sasaran sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada, dapat menyentuh sasaran yang lebih membutuhkan," katanya.

BACA JUGA: Kemiskinan di DIY Berangsur-angsur Menurun, Ini Datanya

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan mengungkapkan pihaknya siap berkomitmen untuk mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Jogja.

Menurutnya, intervensi kemiskinan bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jaminan pendidikan daerah (JPD) yang semula hanya mencakup pendidikan TK, SD, SMP saja, meningkat hingga ke jenjang SMA dan SMK. Selain itu, diperlukan juga perhatian di bidang perumahan dan infrastruktur dalam bentuk penambahan rusun dan kawasan strategis keistimewaan.

"Perlu juga pemberdayaan ekonomi informal sebagai potensi jaring pengaman. Ini perlu kami sampaikan komitmen kami dalam menjawab persoalan kemiskinan di Kota Jogja. Kita rumuskan kebijakan yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat Kota Jogja," ungkap Krisnadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News