Penanganan Kemiskinan di DIY Terus Dilakukan Melalui Kolaborasi Lintas Sektor

Harianjogja.com, JOGJA—Jumlah penduduk miskin di DIY berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 425.8200 atau 10,23%. Upaya penanganan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemda DIY dengan melibatkan peran lintas sektor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) DIY, Ni Made Dwi Panti, menjelaskan penanganan kemiskinan di DIY dilakukan dengan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kroyokan modelnya. Tidak lagi model kita kasih bantuan permakanan saja,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).

BACA JUGA: Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan di DIY Tiga Kali Lipat Dibandingkan Daerah Pedesaan

Penanganan kemiskinan ini lintas sektor, mulai dari sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa, kesehatan dengan antisipasi stunting, Pekerjaan Umum dengan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terintegrasi hingga pemberdayaan masyarakat melalui Dinas Perlindungan Perempuan Pemberdayaan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY.

“Kita bantu [permakanan] untuk yang miskin ekstrim, tapi bagaimana mereka juga bisa berdaya, mampu hidup tidak ketergantungan lagi. Sehingga mempunyai kemampuan untuk hidup dan memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” paparnya.

Angka kemiskinan DIY tersebut menurun sebanyak 4.700 orang dari periode sebelumnya, September2024. Meski demikian, angka ini masih lebih besar dari rata-rata nasional yakni sebesar 8,47%. Ni Made mengatakan di samping upaya menekan kemiskinan tersebut, data kemiskinan DIY juga belum berubah signifikan karena karakter masyarakat.

BACA JUGA: Jumlah Penduduk Miskin di DIY Turun 4.700 Orang, Kesejahteraan Meningkat? Ini Kata BPS

“Ukuran kemiskinan BPS adalah bicara konsumsi 2.100 kalori. Kalau orang tua kita makannya cuma satu kali sehari sudah cukup. Orang tua kita punya kebiasaan budaya yang mungkin prihatin, memang begitu pola hidupnya. Padahal dia punya sapi, kebun,” kata dia.

Ketika ukuran kemiskinan dilihat dari multi dimension poverty indeks mulai dari pendidikan,, kesehatan pendapatan, DIY menurutnya sudah cukup baik. “DIY kita lihatnya apakah ada wilayah terisolir? Tidak ada. Wilayah yang tidak bisa makan sama sekali? Tidak ada. Universal Health Coverage kita sudah 98 persen,” ungkapnya.

Namun ia tidak menyangkal jika konsumsi juga sebenarnya penting karena berpengaruh pada kualitas SDM. “Iya betul, makanya ktia harus mulai dari mana ketika bicara kualitas SDM, bukan orang tua yang kita sasar. Ketika bicara SDM maju, kita bicara hulunya,” ungkapnya.

Hal ini mulai diupayakan sejak seseorang menjadi calon orang tua, untuk mencegah kelahiran anak stunting. “Sejak remaja sudah dikasih vitamin tambah darah. Kemudian ketika mau menikah konsultasi dulu misalnya dengan Kemenag, ada pembinaan, lalu pemeriksaan kesehatan, sampai hamil, kerja sama puskesmas, poosyandu dan kader,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News