Lindungi Hak Buruh BUMN Tekstil di Sleman yang Di-PHK, KSBSI DIY Ajukan Skema Surat Hutang

Harianjogja.com, SLEMAN—Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil DIY mengajukan skema hutang untuk para pekerja yang di-PHK perusahaan tekstil milik BUMN di Sleman.

Ketua KSBSI Korwil DIY, Dani Eko Wiyono mengungkapkan lebih dari 500 pekerja tekstil perusahaan tersebut dirumahkan sejak Juni 2024. Secara tidak langsung hampir semua pekerja di bagian operasional perusahaan tersebut dirumahkan saat ini.

"Semua, tinggal sekuriti cuma paling jaga. Kalau operasional enggak ada," tegas Dani pada Selasa (9/7/2024). Mereka yang dirumahkan lanjut Dani bahkan tidak memperoleh gaji sepeser pun. "Enggak ada sama sekali," tandas Dani. 

BACA JUGA: Sultan Jogja Tak Tertarik Beli Saham PT. Primissima: Hidup Segan Mati Tak Mau, Kami Tidak Berani Menawar Jadi BUMD

KSBSI menyebut akar pemicu tindakan PHK hingga karyawan yang dirumahkan ini karena adanya kekacauan keuangan di perusahaan tersebut. Namun Dani tak mengetahui detail persoalan yang membuat perusahaan sampai-sampai mengalami masalah keuangan seperti sekarang.

"Masalah keuangan, keuangan mereka yang kacau. Masalah kekacauan itu saya enggak tahu, apakah dari sisi marketing-nya atau produksinya," lanjutnya.

Buntutnya operasional perusahaan pun berhenti sejak Juni lalu. "Kalau berhentinya sejak Juni itu semua. Kalau sebelum itu banyak, masih ada kerjaan, masih ada operasional," ungkapnya. 

Upaya KSBSI untuk mengawal nasib para pekerja perusahaan tekstil yang di PHK pun dilakukan dengan skema surat hutang. Dalam aksi terakhir yang digelar, dibuatlah surat hutang yang berisi pihak perusahaan berhutang kepada pekerja yang di-PHK sebesar Rp119 juta.

Surat ini jadi pegangan para pekerja bila sewaktu-waktu perusahaan dinyatakan pailit. "Kita itu menginginkan bahwasannya kenapa ada surat hutang itu, kalau ibaratnya ada pegangan ketika dia [perusahaan] pailit. Ketika dia pailit saya [dalam hal ini pekerja] punya pegangan, bahwasanya perusahaan punya hutang pada tahun sekian," lanjutnya. 

BACA JUGA: Korban PHK Perusahaan Tekstil Meradang, Tak Semua Haknya Terpenuhi

Sementara untuk ratusan pekerja yang dirumahkan pada prinsipnya SBSI terbuka untuk mendampingi mereka. Pasalnya di dalam perusahaan juga ada serikat yang menanungi para pekerja. "Terbuka, siapa pun kita terbuka, untuk mengawal mendampingi serta mengadvokasi kawan-kawan yang tertindas, tentu kami terbuka sekali," tegasnya  

Di sisi lain Dani menjelaskan bila benar PT. PPA sudah bergerak, maka mereka akan melakukan appraisal terhadap aset perusahaan tekstil milik BUMN tersebut. 

"PT. PPA perusahaan pengola aset. Jadi perusahaan BUMN kalau namanya sudah eror begitu dia ada perusahan pengola aset yang akan memberikan seperti mengapresial itu tuh sebenarnya dia punya aset berapa," terangnya. 

Namun Dani tak yakin appraisal terhadap aset perusahaan tekstil tersebut dapat menyelamatkan perusahaan lantaran perusahaan yang tak memiliki tanah. 

"Kalau disitu tidak akan pernah bisa terselamatkan, karena asetnya saya lihat itu bukan aset perusahaan. Itu tanahnya bukan tanah perusahaan. Sehingga yang menjadi aset apa, kalau tanah itu bangunan pribadi [perusahaan], punya pribadi itu punya aset," tegasnya.