APBD Kulonprogo Terancam Defisit, DPRD Kulonprogo: Kurangi Belanja Pegawai!

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pendapatan daerah Kulonprogo yang dikabarkan tak mencapai target menyebabkan defisit APBD. Kabar itu mencuat saat anggota DPRD Kulonprogo melakukan pembahasan soal APBD Perubahan 2024.

Untuk itu, langkah untuk mencegah APBD agar tak defisit diusulkan anggota Dewan dengan mengurangi belanja Pemkab Kulonprogo.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menjelaskan defisitnya APBD 2024 ini tak signifikan dalam program pembangunan. Meski begitu tetap harus ditangani agar ada kesimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah.

Akhid mencontohkan turunnya pendapatan Kulonprogo salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang disebabkan adanya perubahan kebijakan secara nasional. Sebelumnya seluruh kendaraan yang berada di Kulonprogo dapat membayar pajak ke Pemkab dan hasilnya jadi pemasukan.

Namun, kini pembayaran pajak kendaraan dengan plat nomor luar daerah di Kulonprogo masuk dan diterima oleh daerah asal kendaraan tersebut. "Sehingga pendapatan daerah menurun yang tidak sesuai dengan perencanaan APBD sehingga terjadi defisit," ungkapnya, Minggu (28/7/2024).

BACA JUGA: DPRD Bantul Coret Usulan Penyertaan Modal BUMD Aneka Dharma Rp2 Miliar, Ini Alasannya

Solusi yang sudah ditawarkan DPRD Kulonprogo ke pemkab, jelas Akhid, dengan mengurangi belanja daerah.

Salah satu bujet yang dikurangi itu adalah belanja tak terduga (BTT) dan belanja pegawai. "Pengurangan dilakukan tetapi tidak akan berdampak signifikan, pegawai tetap menerima gaji seperti biasa hanya cadangan gaji pegawai kami kurangi," ujar dia.

Cadangan gaji pegawai yang dikurangi agar APBD tak defisit ini, menurut Akhid, tidak akan berdampak buruk seperti penundaan pembayaran atau penurunan jumlah gaji. "Cadangan gaji ini tidak berdampak sama sekali, ini hanya neraca keuangan saja," tuturnya.

Penurunan belanja juga dilakukan dengan mengurangi bantuan penyerta modal bagi BUMD Kulonprogo, lanjut Akhid, supaya tidak terjadi defisit tersebut. "Kinerja BUMD juga tak terganggu karena pengurangan penyertaan modal ini, program pembangunan lain juga akan aman dan terlaksana dengan baik." 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.