Pengadaan Seragam Dinas Senilai Rp3,7 Miliar di Gunungkidul Dibatalkan
Pemkab Gunungkidul batalkan pengadaan seragam Rp3,7 miliar karena efisiensi dan dialihkan ke program prioritas daerah.
Logo halal Indonesia - Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman meluncurkan program Sinergi Sadar Halal, Selasa (10/9/2024). Program ini sebagai upaya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bumi Sembada.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Mae Rusmi Suryaningsih mengatakan, hingga saat ini sudah ada lebih dari 100.000 UMKM di Kabupaten Sleman. Meksi demikian, belum semua memiliki sertifikasi halal seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.
“Sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan terhadap produk yang dimiliki sekaligus untuk meningkatkan daya saing,” katanya, Selasa siang.
Program pecepatan ini sebagai inovasi pelayanan yang mencakup semua proses sertifikasi halal. Program ini melibatkan berbagai instansi mulai dari perbankan, Kementerian Agama, LPPOM DIY, Halal Center UIN, sektor swasta hingga toko berjejaring.
Selain itu, juga ada dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemkab seperti Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata hingga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Diharapkan dengan kolaborasi ini menjadi awal yang baik dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikat halal baik kepada pelaku UMKM selaku produsen, kepada Masyarakat selaku konsumen atau kepada seluruh stakeholder yang dapat mendukung percepatan dan peningkatan kemudahan dalam pelayanan sertifikasi halal.
BACA JUGA: Ratusan Warga Ponjong Gunungkidul Suspek TBC
“Produk hukum dari Sinergi Sadar Halal dituangkan dalam Peraturan Bupati No.65/2024,” kata Mae.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyambut baik adanya upaya inovasi untuk percepatan sertifikasi halal di Kabupaten Sleman. Menurut dia, program ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sangat mendukung karena untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dalam pelayanan sehingga masyarakat semakin mudah mengaksesnya,” kata Kustini.
Menurut dia, dengan adanya sertifikasi halal ke UMKM maka menjadi jaminan atas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, ia juga meminta agar pendampingan terus dijalankan sehingga produk yang dihasilkan semakin berkualitas dan memiliki daya saing sehingga tidak kalah dengan produk dari luar.
“Jangan takut berinovasi karena dengan inovasi menjadi bukti dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Yang tak kalah penting juga terus berkolanorasi memberikan terbaik agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul batalkan pengadaan seragam Rp3,7 miliar karena efisiensi dan dialihkan ke program prioritas daerah.
Gempa DIY membuat perjalanan kereta sempat dihentikan sementara. KAI Daop 6 memastikan seluruh operasional kereta kini kembali normal dan aman.
Jadwal KRL Solo-Jogja hari ini Minggu 28 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Alumni FHUI 1991 menggelar reuni di Bantul dengan menanam pohon bersama lansia dan ABK sebagai legacy bagi lingkungan dan masyarakat.
Polda DIY membangun sumur bor dan menyalurkan air bersih bagi sekitar 550 warga Gunungkidul dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.
Jadwal KRL Jogja-Solo hari ini Minggu 28 Juni 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.