Jogja Pernah Punya Wali Kota Koruptor, KPH Aksi Minta Materi Antikorupsi Masuk Debat Pilkada

Harianjogja.com, JOGJA—Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi (KPH AKSI) Jogja memberi masukan kepada KPU Kota Jogja untuk memasukkan isu korupsi sebagai materi Debat Pilkada. Hal ini berkaca pada pengalaman dua kali pilkada yang menghasilkan Wali Kota yang terjerat tindak pidana korupsi.

Koordinator KPH AKSI, Tri Wahyu menjelaskan debat pilkada menjadi momentum strategis untuk mengetahui pandangan dan komitmen calon kepala daerah kota Jogja terkait dengan agenda pemberantasan korupsi dan penegakan HAM di kota Jogja.

“Faktanya Kota Jogja sedang tidak baik-baik saja. Karena Pilkada Kota Jogja 2011 dan 2017 malah menghasilkan Wali Kota koruptor. Haryadi Suyuti, Wali Kota Jogja dua periode malah di-OTT [operasi tangkap tangan] KPK RI,” ujarnya di Kantor KPU Kota Jogja, Rabu (16/10/2024).

Seperti diketahui, Haryadi Suyuti sekarang sedang menjadi pesakitan terpidana korupsi di lembaga permasyarakatan Sukamiskin terkait kasus korupsi suap izin pembangunan apartemen di kota Jogja yang diungkap oleh KPK pada 2022 lalu.

Pada pilkada kali ini ia juga belum melihat adanya komitmen atau sikap tegas dari ketiga paslon soal isu korupsi. “Maka tagline yang kami usulkan dalam debat yakni Wali Kota Jogja Koruptor, No More. Tiga paslon saat ini belum terlihat pandangannya terhadap wali kota yang korupsi. Belum terlihat komitmennya terhadap tindak pidana korupsi,” paparnya.

Selain korupsi, isu kedua yang diusulkan yakn soal penggusuran. Dia melihat merajalelanya penggusuran di kota Jogja termasuk penggusuran saat Haryadi Suyuti berkuasa dengan memfasilitasi dan mendukung penggusuran pedagang depan stasiun Tugu.

“Haryadi Suyuti mencabut status pasar tersebut dalam waktu yang bersamaan saat penggusuran. Lokasi penggusuran ini hanya berjarak beberapa ratus meter dengan lokasi rencana pembangunan apartemen yang menjadi cikal bakal suap ‘pengusaha hitam’ ke Haryadi Suyuti,” katanya.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JPW), Baharuddin Kamba, berharap agar materi debat nantinya tidak hanya berisi pertanyaan normatif, tetapi benar-benar mendalam dan sesuai dengan situasi-kondisi yang ada di Kota Jogja, termasuk rekam jejak wali kota yang korup.

“Catatan kami pada pilkada sebelumnya di sleman pertanyaannya datar, sehingga jawaban juga datar, normatif. Tema debat ini menjadi penting. Komitmen ketiga calon tentang pemberantasan korupsi seperti apa. Pertanyaan jangan normatif, ‘bagaimana cara memberantas korupsi?’ Tetapi Lebih mendalam berdasarkan pengalaman dua periode sebelumnya,” ujarnya.

BACA JUGA: Dugaan Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Sleman Periksa Camat dan Lurah Terkait

Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamodro, mengaku akan menampung masukan materi debat ini. Masukan ini nantinya dirumuskan dalam materi debat yang akan disusun oleh tim perumus bersama perwakilan masyarakat.

“Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah memberikan masukan penting di minggu penting ini, karena akhir minggu ini kami akan menggelar FGD [focus group discussion] membuat materi dengan tim perumus dan masyarakat sipil diwakili tokoh masyarakat. Energi luar biasa buat kami yakni demokrasi prosedural harus dikawal demokrasi substansial,” paparnya.

KPU Kota Jogja akan menggelar debat pilkada sebanyak tiga kali yang disiarkan langsung melalui kanal youtube KPU Kota Jogja dan stasiun TVRI, yang direncanakan pada 7, 14, 21 November 2024. Debat pertama diikuti oleh Calon Wali Kota, debat kedua Calon Wakil Wali Kota dan debat ketiga diikuti Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News