Advertisement
MPBI DIY Sebut Praktik Union Busting Melemahkan Serikat Pekerja
MPBI DIY mendeklarasikan perang terhadap praktik union busting dalam deklarasi yang digelar Selasa (14/1 - 2025) di gedung DPRD DIY. Dok. Ist (email)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menyatakan perang terhadap praktik union busting. Deklarasi ini disampaikan dalam sebuah audiensi dengan DPRD DIY dan Pemda DIY yang dihadiri oleh berbagai serikat pekerja, buruh, dan organisasi masyarakat, Selasa (14/1/2025) di gedung DPRD DIY.
Union busting, atau upaya untuk melemahkan atau membubarkan serikat pekerja, telah lama menjadi masalah serius di Indonesia. Praktik ini seringkali melibatkan tindakan intimidasi, pemecatan, dan manipulasi hukum yang merugikan pekerja dan mengancam stabilitas industri.
Advertisement
"Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak pekerja terus diinjak-injak. Melalui deklarasi ini, kami berkomitmen untuk melawan segala bentuk union busting dengan cara yang sah dan damai," kata Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan.
Deklarasi anti-union busting yang disusun bersama oleh berbagai serikat pekerja menekankan beberapa poin penting, antara lain kbebasan berserikat, penolakan terhadap union busting, perlindungan hak pekerja, lingkungan kerja yang adil dan perundingan yang adil.
BACA JUGA: Banyak Sampah Dibuang di Hutan Gunungkidul Akibat Minimnya Kesadaran Warga
Sebagai bentuk dukungan bagi pekerja yang mengalami masalah terkait union busting, MPBI DIY juga telah membuka Posko Anti-Union Busting. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat informasi, advokasi, dan pendampingan bagi para pekerja yang membutuhkan bantuan.
"Kami berharap posko ini dapat menjadi tempat bagi para pekerja untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang mereka alami," ujar Irsad.
MPBI DIY dan berbagai serikat pekerja lainnya berencana untuk melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan deklarasi ini yakni dengan advokasi hukum, sosialisasi dan lobbying untuk mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah praktik union busting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
APBD Kulonprogo Bekurang Rp88,8 Miliar
Anggaran Cekak, Revitalisasi Telaga di Gunungkidul Belum Bisa Dijalankan
Dinas Sosial Gunungkidul Sebut Ada 63 Anak Mendaftar Sekolah Rakyat
Masuk Zona Degradasi, Ini Skenario PSS Sleman Bertahan di Liga 1
Advertisement
Serius Memperkuat Ketahanan Pangan, Ini Program yang Dijalankan Pemkab Gunungkidul
Musim Kemarau Diprediksi Datang Mei, Ini Daftar Wilayah di Kulonprogo yang Rentan Kekeringan
Ribuan Pekerja di Sleman Ikuti Jalan Santai Tripartit
Dimulai Tiga Tahun Lalu, Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Sleman Telah Menyedot 695,3 Juta APBD
Peringati Hari Buruh, Pekerja di Jogja Minta Undang-Undang Ketenagakerjaan Direvisi
Advertisement
Bukan Premanisme, Masalah Pengurusan Izin Jadi Kendala Investasi di Bantul
DKUKMPP Dorong Kalurahan di Bantul Susul Langkah Srimulyo Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
Ribuan Buruh di Jogja Gelar Peringatan May Day, Tuntut Upah Layak
Bukan Turun ke Jalan, Ratusan Buruh di Bantul Pilih Peringati Hari Buruh di Pendopo Kantor Bupati
Puluhan Warung di Pantai Depok Diterjang Gelombang Pasang
Advertisement
Kompor Lupa Dimatikan, Rumah Pengusaha Katering Ludes Terbakar di Kulonprogo
Berita Pilihan
Advertisement
Dedi Mulyadi Wajibkan KB Vasektomi bagi Penerima Bansos, Begini Kata MUI soal Vasektomi
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Kota Jogja Siap Juarai PORDA Ke-17
- Bukan Premanisme Ormas, Pengusaha di DIY Justru Keluhkan Masalah Birokrasi
- Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Jemaah Calon Haji DIY 2025, Kloter Pertama 19 Mei
- Relawan Alap-Alap Jokowi Laporkan Sejumlah Nama Terkait Penghasutan Isu Ijazah Palsu ke Polresta Sleman
- BPS Kota Jogja Menggelar FGD Terkait Standar Pelayanan di Pelayanan Statistik Terpadu
Advertisement
Advertisement
