Realisasi Fisik dan Keuangan Pemkab Bantul Akhir 2024 Terendah se-DIY, Proyek Bukit Dermo Salah Satu Biang Keroknya

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat realisasi fisik dan keuangan hingga triwulan keempat 2024 terendah dibandingkan  3 kabupaten lain dan 1 Kota di DIY. Sedangkan deviasi fisik dan keuangan dibandingkan 3 kabupaten lain dan 1 Kota di DIY, hingga triwulan keempat 2024, Pemkab Bantul mencatatkan diri sebagai yang terbesar.

Hal ini diungkapkan oleh Sekda Bantul Agus Budiraharja, saat Ekspose Hasil Pengendalian Kinerja  Triwulan Keempat 2024 di Gedung Induk Parasamya, Pemkab Bantul, Jumat (31/1/2025).

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, realisasi fisik Pemkab Bantul hingga triwulan keempat 2024 mencapai 99,15 persen dengan defiasi fisik sebesar 0,85 persen. Tidak tercapainya realisasi fisik 100 persen salah satunya adalah karena adanya putus kontrak pada pekerjaan pembangunan kawasan bukit Dermo.

Sementara untuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Agus menyebut pada 2024, Pemkab Bantul mendapatkan total DAK Rp453,3 miliar, yang terdiri dari Rp328,3 miliar untuk DAK nonfisik, dan Rp125 miliar DAK fisik.

Dalam realisasinya sampai triwulan keempat 2024, total DAK tersebut baru terealisasi Rp328,1 miliar yang terdiri dari DAK fisik dengan realiasi keungan Rp110,4 miliar (88,35%) dan realisasi fisiknya mencapai 95,91%. Semetara untuk DAK nonfisik dari total target 2024 senilai Rp328,3 miliar, realisasi keuangannya mencapai Rp217,7 miliar (66,31%) dan fisik mencapai 77,15%. 

BACA JUGA: Imbas Inpres Prabowo, Pemkab Bantul Bersiap Lakukan Refocusing Anggaran

"Untuk faktor penghambat dikarenakan turunnya juknis yang terlambat dan anggaran untuk pembayaran tunjangan guru ASN daerah kurang. Alhasil, pembayarannya menunggu tambahan anggaran dari kementerian pendidikan," ungkapnya.

Disisi lain, Pemkab ungkap Agus, juga dihadapkan pada persoalan masih tingginya angka kemiskinan di Bantul yang mencapai 126.030 jiwa atau 11,66%. Angka tersebut menurun dibandingkan 2023, yang mencapai 11,96%. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka di Bantul hingga triwulan keempat 2024 mencapai 3,62 persen. "Namun, persentase ini masih diatas angka DIY, karena ada penurunan jumlah jiwa yang bekerja," ucapnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Bantul untuk bekerja lebih efektif dan optimal. Sehingga persoalan tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran semakin menurun pada 2025.

"Selain itu, saya juga ingin menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap progam yang dijalankan harus bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.