Advertisement
Dispertaru Bantul Bakal Cek Lapangan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Petani menyiapkan lahan di lahan Padukuhan Gading I, Kalurahan Gading, Playen, Gunungkidul pada Sabtu (7/1/2024). - Harian Jogja/Andreas Yuda Pramono
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL–Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul akan melakukan pendataan alih fungsi lahan pertanian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) awal tahun 2025. Dispertaru Bantul berharap data tersebut dapat menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan ke depan.
Berdasarkan Perda Bantul No.10/2023 tentang Perlindungan LP2B ditetapkan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Bantul mencapai 18.773,08 hektar. Luas kawasan tersebut terdiri dari LP2B mencapai 12.831 hektar, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan mencapai 5.942,08 hektar.
Advertisement
Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan, Dispertaru Bantul, Sri Retnaningsih menyampaikan pendataan alih fungsi LP2B tersebut baru dilakukan pertama kali tahun ini.
“Nanti [dengan pendataan alih fungsi LP2P] kita bisa mengetahui besar LP2P yang ditetapkan Bantul sebelum dan sesudah adanya identifikasi, ada enggak yang dialihfungsikan,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).
Dia menuturkan rencananya, pendataan tersebut dimulai pada bulan ini, kemudian diperkirakan pada April 2025 pendataan tersebut rampung.
Ning mengaku di Bantul ada beberapa lahan pertanian yang beralih menjadi perumahan, namun hanya pada zona yang diperbolehkan. Sementara pada LP2P pihaknya mengaku tidak ada laporan alih fungsi lahan tersebut menjadi perumahan.
“Tidak ada temuan, karena kita sudah punya aturannya terkait pelayanan perizinan,” ujarnya.
Kemudian, terkait luasan lahan pertanian yang telah dialihfungsikan tersebut pihaknya baru akan mendata pada pendataan tahun ini.
Sementara menurut Ning, pada lahan LP2P atau Lahan Sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi perumahan. Dia mengaku Pemkab Bantul telah memiliki Perda No.10/2023 tentang Perlindungan LP2B.
“Kta juga sudah menetapkan Perda RDTR, [di lahan LP2P] tidak ada ruang aktivitas perumahan,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danais 2026 Dipangkas, Sejumlah Proyek Strategis di DIY Terancam Batal
Pemkab Bantul Usulkan 3.000 Tenaga Harian Lepas Jadi PPPK Paruh Waktu
Aliansi Jogja Memanggil Menilai Wajar Rakyat Marah, Ini Alasannya
Pemkab Ajukan Pinjaman ke BPD DIY untuk Bangun Gedung Baru RSUD Sleman
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya ke Pantai Parangtritis dan Pantai Baron, Cek di Sini
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 31 Agustus: Bahaya Kontraksi APBD DIY, Aksi Demo 1 September
Cek, Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata
Sri Sultan HB X Minta Pejabat Empan Papan dan Tak Memamerkan Gaya Hidup
Jadwal DAMRI Jogja Semarang PP, Minggu 31 Agustus 2025
Advertisement
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Minggu 31 Agustus 2025
Seniman dan Budayawan Jogja Gelar Doa Bersama untuk Affan Kurniawan
Jadwal dan Tarif DAMRI ke Bandara YIA, Minggu 31 Agustus 2025
Jadwal KA Bandara Jogja Terbaru Hari Ini, Minggu 31 Agustus 2025
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 31 Agustus 2025, dari Tugu Jogja ke Kutoarjo
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Minggu 31 Agustus 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pelecehan Guru PPPK di SMP Sedayu, Pemkab Bantul Ambil Langkah Tegas
- Alasan Kejari Bantul Pisahkan Terdakwa Kasus Mbah Tupon Jadi 5 Perkara
- Sleman Hapus Piutang Denda Pajak PBB Capai Rp56,89 Miliar
- Makna Gendhing Raja Manggala, Mengiringi Sultan Jogja Temui Demonstran
- Marak Keracunan Menu MBG, Begini Respons SPPG di Kulonprogo
Advertisement
Advertisement
