Advertisement
Kanwil Kemenkum DIY Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa dan Kelurahan
Pengadilan - ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) DIY mendorong kepala desa dan lurah untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa secara efektif tanpa harus berlanjut ke pengadilan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DIY Soleh Joko Sutopo mengatakan, kepala desa memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni di masyarakat. Kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga penjaga perdamaian di tengah masyarakat.
Advertisement
"Dengan pemahaman hukum yang baik, mereka dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan warganya," ujar Soleh, Rabu (19/2/2025).
Menurutnya, kehadiran Posbakum akan sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian berbagai kasus, seperti sengketa pertanahan, yang dapat dimediasi di tingkat desa tanpa harus berlanjut ke meja hijau.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menyampaikan, Posbakum di tingkat desa dan kelurahan akan menjadi sarana pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan.
"Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan. Kepala desa dan lurah bisa menjadi juru damai yang membantu menyelesaikan konflik di tingkat lokal," jelas Agung.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap keadilan. Kanwil Kemenkum DIY menargetkan semakin banyak desa dan kelurahan yang memiliki Posbakum agar masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak.
Lurah Tridadi, Sleman, Sri Hartati mengaku siap dalam membentuk Posbakum di desanya. "Kami di Tridadi siap untuk membentuk Posbakum karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi permasalahan hukum," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com: Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Jalan Tol, Pelantikan Kepala Daerah hingga Demo Mahasiswa
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025, Mulai Pukul 09.00 WIB
Cek Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025
Bayar Non Tunai, Berikut Jalur dan Rute Trans Jogja Hari Ini
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Sleman Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025, Cek di Sini
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025, BMKG: Cerah Berawan
Cek! Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025
Jadwal DAMRI di Jogja Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025, Cek Lokasi Keberangkatan di Sini
Jadwal SIM Keliling di Bantul Hari ini, Jumat 21 Februari 2025
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY, Jumat 21 Februari 2025, Cek Lokasinya di Sini
Jadwal Terlengkap KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 21 Februari 2025, Naik dari Stasiun Tugu hingga Palur
Advertisement
PT Global Prima Utama Mendukung Visi Kota Jogja
Berita Pilihan
Advertisement
Megawati Perintahkan Kepala Daerah yang Diusung PDIP Tidak Mengikuti Retret di Magelang
Advertisement
Menyelami Hubungan Manusia dengan Alam lewat Lukisan, Garrya Bianti Hadirkan Pameran Back to Nature
Advertisement
Berita Populer
- Bebek Bacem Nglengis, Sruntul hingga Reog Keprajuritan di Sleman Bakal Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda
- Antisipasi Kasus Antraks di Gunungkidul, DKPP Bantul Intensifkan Pengawasan Ternak
- Bawa Misi Keluar Dari Zona Degradasi, Pieter Huistra Pimpin Latihan Perdana PSS Sleman
- Warga Tirtonirmolo Tangkap Pencuri Sepeda Motor Yamaha RX King dan Fazio
- Satpol PP Bantul Tunggu SK Bupati untuk Penertiban Saat Ramadan
Advertisement
Advertisement
