Advertisement
Tambang MBLB Kulonprogo Dipantau KPK, BKAD Maksimalkan Akan Tata Kelolanya
Suasana koordinasi bersama Pemkab Kulonprogo dengan KPK secara daring dalam meningkatkan pengawasan dan perbaikan tata kelola tambang MBLB. Dok BKAD Kulonprogo
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo melakukan koordinasi dengan KPK terkait tata kelola tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Koordinasi ini dilakukan untuk memaksimalkan tata kelola dan menggenjot potensi pajak dari sektor tersebut.
Dilakukan secara daring, koordinasi ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo. Sebelum koordinasi itu data pertambangan di Bumi Binangun sudah disampaikan ke KPK untuk dicermati lembaga tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Nasib 2 Cagar Budaya Kulonprogo Terdampak Tol Belum Jelas
Kepala Bidang Penagihan BKAD Kulonprogo, Budi menejalskan pada Senin (24/2/2025) bahwa belum ada tindak lanjut dari koordinasi itu. “KPK masih mencermati data-data yang ada, tujuannya untuk memaksimalkan tata kelola pertambangan MBLB,” ungkapnya.
Koordinasi itu tidak hanya dilakukan untuk pertambangan di Kulonprogo, tetapi di DIY secara umum. “Karena Kulonprogo ada beberapa pertambangan MBLB sehingga kami juga turut serta. Kami juga mencermati beberapa hal supaya bisa memaksimalkan pajak dari MBLB ini,” katanya.
Budi menargetkan pajak MBLB pada 2025 ini sebesar Rp2,254 miliar. Dalam koordinasi dengan KPK itu disebut ada indikasi beberapa aktivitas penambangan tanpa izin di Kulonprogo.
KPK menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, jelas Budi, untuk menertibkan praktik ilegal ini dan mendorong penerapan hukum yang tegas atas industri pertambangan. “Koordinasi ini jadi langkah awal kami untuk memaksimalkan kinerja, terutama kerja sama dengan stakeholder lain agar pajak tambang kedepan lebih maksimal,” jelas Budi.
BACA JUGA : Hutang Pajak Tambang Kulonprogo Baru Terbayar Rp605,8 Juta dari Total Rp7 Miliar
Pengawasan perpajakan tambang MBLB, lanjut Budi, juga akan ditingkatkannya. “Pengawasan pajak ini agar meminimalisir kebocoran yang ada supaya pendapatan asli daerah juga meningkat,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengendara Motor KLX Laka Tunggal di Kulonprogo, Pembonceng Meninggal Dunia
Warga Keparakan Ubah Sampah Organik Menjadi Kompos dengan Lubang Resapan Biopori
Beredar Narasi Klitih di Condongcatur Depok Sleman, Begini Penjelasan Polisi
Advertisement
Tingkatkan Literasi Demokrasi, Bawaslu Corner Hadir di Perpustakaan Bantul
Pemkab Sleman Upayakan Operasional PT MTG yang Terbakar Dipindah Sementara ke Primissima, Ini Alasannya
Meski Didominasi Lansia, Pelaksanaan Ibadah Jemaah Haji Asal Kulonprogo Tanpa Kendala Kesehatan
Cincin Emas Tak Kunjung Lepas dari Jari Berhari-hari, Warga Kulonprogo Datangi Unit Damkar
Layanan Perpanjangan SIM Mulai Dibuka Besok, Berikut Jadwal Lengkapnya
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 9 Juni 2025: Giliran Kota Jogja dan Banguntapan
Jadwal DAMRI dari Semarang ke Jogja PP, Senin 9 Juni 2025
Agenda Wisata di Jogja Selama Juni 2025: dari Artjog 2025 Sampai Mandiri Jogja Marathon
Advertisement
Jalur, Rute dan Tarif Bus Trans Jogja, Hari Ini
Berita Pilihan
Advertisement
Kronologi Vihara Cilincing Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp1 Miliaran
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Kirab Budaya Undhuh-Undhuh Kelurahan Klitren: Bentuk Toleransi Beragama dan Wujud Syukur Warga Klitren Kota Jogja
- Penderita Hipertensi di Gunungkidul Wajib Cek Kesehatan Sebulan Sekali
- Tak Sekadar Touring, HDCI DIY Berkomitmen di Bidang Sosial dan Ekonomi
- Jaringan Irigasi Tersier Sepanjang 300 Kilometer di Sleman Rusak
- Kunjungan Wisatawan di Bantul Merosot hingga 50 Persen Saat Libur Iduladha 2025
Advertisement
Advertisement
