Advertisement
Tambang MBLB Kulonprogo Dipantau KPK, BKAD Maksimalkan Akan Tata Kelolanya
Suasana koordinasi bersama Pemkab Kulonprogo dengan KPK secara daring dalam meningkatkan pengawasan dan perbaikan tata kelola tambang MBLB. Dok BKAD Kulonprogo
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo melakukan koordinasi dengan KPK terkait tata kelola tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Koordinasi ini dilakukan untuk memaksimalkan tata kelola dan menggenjot potensi pajak dari sektor tersebut.
Dilakukan secara daring, koordinasi ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo. Sebelum koordinasi itu data pertambangan di Bumi Binangun sudah disampaikan ke KPK untuk dicermati lembaga tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Nasib 2 Cagar Budaya Kulonprogo Terdampak Tol Belum Jelas
Kepala Bidang Penagihan BKAD Kulonprogo, Budi menejalskan pada Senin (24/2/2025) bahwa belum ada tindak lanjut dari koordinasi itu. “KPK masih mencermati data-data yang ada, tujuannya untuk memaksimalkan tata kelola pertambangan MBLB,” ungkapnya.
Koordinasi itu tidak hanya dilakukan untuk pertambangan di Kulonprogo, tetapi di DIY secara umum. “Karena Kulonprogo ada beberapa pertambangan MBLB sehingga kami juga turut serta. Kami juga mencermati beberapa hal supaya bisa memaksimalkan pajak dari MBLB ini,” katanya.
Budi menargetkan pajak MBLB pada 2025 ini sebesar Rp2,254 miliar. Dalam koordinasi dengan KPK itu disebut ada indikasi beberapa aktivitas penambangan tanpa izin di Kulonprogo.
KPK menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, jelas Budi, untuk menertibkan praktik ilegal ini dan mendorong penerapan hukum yang tegas atas industri pertambangan. “Koordinasi ini jadi langkah awal kami untuk memaksimalkan kinerja, terutama kerja sama dengan stakeholder lain agar pajak tambang kedepan lebih maksimal,” jelas Budi.
BACA JUGA : Hutang Pajak Tambang Kulonprogo Baru Terbayar Rp605,8 Juta dari Total Rp7 Miliar
Pengawasan perpajakan tambang MBLB, lanjut Budi, juga akan ditingkatkannya. “Pengawasan pajak ini agar meminimalisir kebocoran yang ada supaya pendapatan asli daerah juga meningkat,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sekolah Sehat Jiwa Garda Terdepan Deteksi Dini Masalah Psikologis Pelajar
Jadwal Bus DAMRI ke Bandara YIA, Hari Ini, dari Jogja, Purworejo dan Kebumen
409 PNS DIY Terima Penghargaan Satyalancana
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Berangkat dari Stasiun Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Gudang Rongsok di Pundong Terbakar, Kerugian Capai Rp25 Juta
PAD Sektor Wisata di Gunungkidul Masih Belum Optimal
Kota Jogja Kosongkan Seluruh Depo Sampah
Ada Pemasangan Girder di Tol Jogja-Solo, Hindari Bangjo Kronggahan
8 Warga Ditangkap Saat Buang Sampah Sembarangan di Bantul
Advertisement
Jembatan Pandansimo Diuji Coba, PKL Dilarang Jualan di Bahu Jalan
SPPG Semin Ditutup Akibat Keracunan, Diminta Urus Sertifikat SHLS
Dua RTLH di Jogja Diperbaiki, Pemkot Pakai Sistem Gotong Royong
PID DIY Gelar Kanthi Pawiyatan By Astragraphia, Bahas Perang Konten Media
Biaya Proyek Jalan Kelok 23 Naik, Target Rampung Mundur
Advertisement
Business Matching di Kulonprogo Fasilitasi Pelaku UMKM Meluaskan Pasar
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kemenpar Promosikan Wisata Bahari Raja Ampat ke Amerika dan Eropa
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
