Advertisement
Tambang MBLB Kulonprogo Dipantau KPK, BKAD Maksimalkan Akan Tata Kelolanya
Suasana koordinasi bersama Pemkab Kulonprogo dengan KPK secara daring dalam meningkatkan pengawasan dan perbaikan tata kelola tambang MBLB. Dok BKAD Kulonprogo
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo melakukan koordinasi dengan KPK terkait tata kelola tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Koordinasi ini dilakukan untuk memaksimalkan tata kelola dan menggenjot potensi pajak dari sektor tersebut.
Dilakukan secara daring, koordinasi ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo. Sebelum koordinasi itu data pertambangan di Bumi Binangun sudah disampaikan ke KPK untuk dicermati lembaga tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Nasib 2 Cagar Budaya Kulonprogo Terdampak Tol Belum Jelas
Kepala Bidang Penagihan BKAD Kulonprogo, Budi menejalskan pada Senin (24/2/2025) bahwa belum ada tindak lanjut dari koordinasi itu. “KPK masih mencermati data-data yang ada, tujuannya untuk memaksimalkan tata kelola pertambangan MBLB,” ungkapnya.
Koordinasi itu tidak hanya dilakukan untuk pertambangan di Kulonprogo, tetapi di DIY secara umum. “Karena Kulonprogo ada beberapa pertambangan MBLB sehingga kami juga turut serta. Kami juga mencermati beberapa hal supaya bisa memaksimalkan pajak dari MBLB ini,” katanya.
Budi menargetkan pajak MBLB pada 2025 ini sebesar Rp2,254 miliar. Dalam koordinasi dengan KPK itu disebut ada indikasi beberapa aktivitas penambangan tanpa izin di Kulonprogo.
KPK menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, jelas Budi, untuk menertibkan praktik ilegal ini dan mendorong penerapan hukum yang tegas atas industri pertambangan. “Koordinasi ini jadi langkah awal kami untuk memaksimalkan kinerja, terutama kerja sama dengan stakeholder lain agar pajak tambang kedepan lebih maksimal,” jelas Budi.
BACA JUGA : Hutang Pajak Tambang Kulonprogo Baru Terbayar Rp605,8 Juta dari Total Rp7 Miliar
Pengawasan perpajakan tambang MBLB, lanjut Budi, juga akan ditingkatkannya. “Pengawasan pajak ini agar meminimalisir kebocoran yang ada supaya pendapatan asli daerah juga meningkat,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Persiapan Paskah, Gereja Kotabaru Disterilisasi
Lakukan Pungli PTSL Rp350 Ribu hingga Rp5 Juta, Dukuh Gandekan Bantul Kembali Dituntut Mundur
DPRD DIY Tanam Pohon Beringin sebagai Simbol Pelestarian Lingkungan
Sultan Minta Atlet DIY Punya Mental sebagai Pemenang
Advertisement
Belasan Pedagang Buah Pisang Depan RS Grhasia Pakem Direlokasi ke Pasar
Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembacokan SPBU Kretek Bantul, 1 Pelajar SMK di Bantul Terlibat
Klaim Walhi Jogja Temukan Sampah di TPSS Pandansari Dibantah DLH Bantul
Wacana Penghapusan Kuota Impor, Guru Besar UGM Khawatir Bisa Mematikan Produk Pangan Lokal
694 Personel Dikerahkan Amankan Perayaan Paskah 2025 di Bantul
Advertisement
Pemerintah Kalurahan Gadingharjo Gandeng UNY Dalam Seleksi Pamong
Animo Masyarakat untuk Mengikuti PKG di Bantul Masih Minim, Pemkab Kerahkan ASN
Pemkab Gunungkidul Pastikan Seluruh Kalurahan Telah Mencairkan Dana Desa Termin Pertama 2025
Menteri P2MI Puji Model Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia di Godean Sleman
Rakerwil IPHI DIY 2025 Siap Digelar, Sleman Jadi Tuan Rumah
Advertisement
Sempat Kehabisan Stok, Disdukcapil Bantul Kini Sediakan 2.000 Blangko e-KTP
Berita Pilihan
Advertisement
BMKG: Gempa Magnitudo 7,7 Myanmar Mirip Gempa Kembar di Sumatra Barat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sudah Enam Tahun Review RTRW Gunungkidul Belum Juga Kelar, Bupati Endah Beri Atensi
- MTsN 6 Bantul Gelar Wisuda Tahfiz dan Luncurkan Inovasi Presensi Digital
- Ratusan Murid SMP Stella Duce 2 Jogja Pentaskan Kreasi Cerita Timun Mas
- Alfamart Sahabat Posyandu Digelar di Goa Selarong untuk Menurunkan Angka Stunting
- Laga Perdana Kembalinya PSS ke Stadion Maguwoharjo, 13.000 Tiket Ludes Terjual
Advertisement
Advertisement
