Advertisement
Tambang MBLB Kulonprogo Dipantau KPK, BKAD Maksimalkan Akan Tata Kelolanya
Suasana koordinasi bersama Pemkab Kulonprogo dengan KPK secara daring dalam meningkatkan pengawasan dan perbaikan tata kelola tambang MBLB. Dok BKAD Kulonprogo
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo melakukan koordinasi dengan KPK terkait tata kelola tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Koordinasi ini dilakukan untuk memaksimalkan tata kelola dan menggenjot potensi pajak dari sektor tersebut.
Dilakukan secara daring, koordinasi ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo. Sebelum koordinasi itu data pertambangan di Bumi Binangun sudah disampaikan ke KPK untuk dicermati lembaga tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Nasib 2 Cagar Budaya Kulonprogo Terdampak Tol Belum Jelas
Kepala Bidang Penagihan BKAD Kulonprogo, Budi menejalskan pada Senin (24/2/2025) bahwa belum ada tindak lanjut dari koordinasi itu. “KPK masih mencermati data-data yang ada, tujuannya untuk memaksimalkan tata kelola pertambangan MBLB,” ungkapnya.
Koordinasi itu tidak hanya dilakukan untuk pertambangan di Kulonprogo, tetapi di DIY secara umum. “Karena Kulonprogo ada beberapa pertambangan MBLB sehingga kami juga turut serta. Kami juga mencermati beberapa hal supaya bisa memaksimalkan pajak dari MBLB ini,” katanya.
Budi menargetkan pajak MBLB pada 2025 ini sebesar Rp2,254 miliar. Dalam koordinasi dengan KPK itu disebut ada indikasi beberapa aktivitas penambangan tanpa izin di Kulonprogo.
KPK menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, jelas Budi, untuk menertibkan praktik ilegal ini dan mendorong penerapan hukum yang tegas atas industri pertambangan. “Koordinasi ini jadi langkah awal kami untuk memaksimalkan kinerja, terutama kerja sama dengan stakeholder lain agar pajak tambang kedepan lebih maksimal,” jelas Budi.
BACA JUGA : Hutang Pajak Tambang Kulonprogo Baru Terbayar Rp605,8 Juta dari Total Rp7 Miliar
Pengawasan perpajakan tambang MBLB, lanjut Budi, juga akan ditingkatkannya. “Pengawasan pajak ini agar meminimalisir kebocoran yang ada supaya pendapatan asli daerah juga meningkat,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Pertama Kerja, Wakil Bupati Kulonprogo Tinjau Perkantoran Pemkab
Tak Hanya Ketrampilan, Napi di Lapas Perempuan DIY Dibekali Penguatan Mental
Satpol PP Jogja Beri Sanksi Yustisi 4 Pedagang Street Coffee Kotabaru
Jelang Purna Tugas, Ratusan ASN Pemkot Jogja Dibekali Keterampilan Berkebun hingga Beternak
Advertisement
Uji Coba Sistem Satu Arah di Plengkung Gading Jogja Dimulai Maret 2025
Pertama Masuk Kerja, Wabup Gunungkidul Mulai Kenalan dengan Pegawai di Lingkup Pemkab
11.100 Warga Sleman Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari APBN Dicabut, Ini Penyebabnya
Tambang MBLB Kulonprogo Dipantau KPK, BKAD Maksimalkan Akan Tata Kelolanya
Tol Jogja-Solo Dibuka Fungsional sampai Tamanmartani Sleman Saat Mudik Lebaran 2025
Advertisement
Kesbangpol Kukuhkan Duta Demokrasi, Antisipasi Anjloknya Partisipasi Pemilih Saat Pilkada
Pemkab Bantul Optimistis Target Ekspor 2025 Terlampaui
Polisi Temukan 17.000 Butir Obat Berbahaya dari Pemandu Wisata di Jogja
Disdikpora DIY Pangkas Jam Belajar Murid selama Ramadan
SD di Karangmojo Gunungkidul Dibobol Maling 2 Kali dalam Sepekan
Advertisement
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
Berita Pilihan
Advertisement
Modus Pengasuh Ponpes di Kabupaten Semarang Cabuli Santrinya
Advertisement
Menikmati Gua-Gua yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berwisata ke Turki
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Deras dan Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang hingga Pagar Roboh di DIY
- Gunungkidul Kini Punya 69 Perpustakaan Berbasis Inklusi, Ditargetkan Ada di Semua Kalurahan
- Susunan Pemain Malut Vs PSS Sleman, Laga Perdana untuk Pelatih Pieter Huistra
- Bima Achmad Resmi Pimpin ARSSI DIY 2025-2028
- Sejumlah Plt Kepala Dinas Kabupaten Sleman Diganti
Advertisement
Advertisement
