Advertisement
Tambang MBLB Kulonprogo Dipantau KPK, BKAD Maksimalkan Akan Tata Kelolanya
Suasana koordinasi bersama Pemkab Kulonprogo dengan KPK secara daring dalam meningkatkan pengawasan dan perbaikan tata kelola tambang MBLB. Dok BKAD Kulonprogo
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo melakukan koordinasi dengan KPK terkait tata kelola tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Koordinasi ini dilakukan untuk memaksimalkan tata kelola dan menggenjot potensi pajak dari sektor tersebut.
Dilakukan secara daring, koordinasi ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo. Sebelum koordinasi itu data pertambangan di Bumi Binangun sudah disampaikan ke KPK untuk dicermati lembaga tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Nasib 2 Cagar Budaya Kulonprogo Terdampak Tol Belum Jelas
Kepala Bidang Penagihan BKAD Kulonprogo, Budi menejalskan pada Senin (24/2/2025) bahwa belum ada tindak lanjut dari koordinasi itu. “KPK masih mencermati data-data yang ada, tujuannya untuk memaksimalkan tata kelola pertambangan MBLB,” ungkapnya.
Koordinasi itu tidak hanya dilakukan untuk pertambangan di Kulonprogo, tetapi di DIY secara umum. “Karena Kulonprogo ada beberapa pertambangan MBLB sehingga kami juga turut serta. Kami juga mencermati beberapa hal supaya bisa memaksimalkan pajak dari MBLB ini,” katanya.
Budi menargetkan pajak MBLB pada 2025 ini sebesar Rp2,254 miliar. Dalam koordinasi dengan KPK itu disebut ada indikasi beberapa aktivitas penambangan tanpa izin di Kulonprogo.
KPK menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, jelas Budi, untuk menertibkan praktik ilegal ini dan mendorong penerapan hukum yang tegas atas industri pertambangan. “Koordinasi ini jadi langkah awal kami untuk memaksimalkan kinerja, terutama kerja sama dengan stakeholder lain agar pajak tambang kedepan lebih maksimal,” jelas Budi.
BACA JUGA : Hutang Pajak Tambang Kulonprogo Baru Terbayar Rp605,8 Juta dari Total Rp7 Miliar
Pengawasan perpajakan tambang MBLB, lanjut Budi, juga akan ditingkatkannya. “Pengawasan pajak ini agar meminimalisir kebocoran yang ada supaya pendapatan asli daerah juga meningkat,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Naik dari Malioboro ke Pantai Parangtritis dan Pantai Baron
Jadwal DAMRI Semarang Jogja Hari Ini, Bisa Pulang Pergi
Pengibaran Bendera One Piece, JPW: Itu Ekspresi Kritik dari Masyarakat
Advertisement
Jalur Trans Jogja ke Malioboro dan Lokasi Wisata Lainnya di Jogja
Hadiri Harlah Ponpes Ora Aji Milik Gus Miftah, Wapres Gibran: Doakan Program Pemerintah Berjalan Sukses
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini, Minggu 3 Agustus 2025, Jogja Hujan Ringan
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Minggu 3 Agustus 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu
Jadwal KA Bandara YIA dan KA Bandara YIA Xpress, Minggu 3 Agustus 2025
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Minggu 3 Agustus 2025, Berangkat dari Stasiun Palur
Jadwal Bus DAMRI ke Bandara YIA, dari Jogja, Purworejo dan Kebumen
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 3 Agustus 2025, dari Stasiun Kutoarjo Purworejo
Dapat Amnesti dari Presiden, Delapan Narapidana di DIY Langsung Bebas
Argo Bromo Anjlok, 10 Keberangkatan KA dari Jogja Masih Dibatalkan
Advertisement
Ribuan Warga Ramaikan Bantul Creative Carnival yang Digelar Malam Hari
Berita Pilihan
Advertisement
Program Transmigrasi Ditolak Kalbar, Begini Respons Menteri Iftitah
Advertisement
Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Meski Pencairan Dana Desa Tahap 2 di Bantul Lancar, Pemkal Masih Kekhawatiran soal Koperasi Merah Putih
- Mayoritas Kalurahan di Gunungkidul Cairkan Dana Desa Tahap 2
- Belum Semua Program Pembangunan di Kulonprogo Berjalan Sesuai Target di Triwulan II 2025
- Nayantaka Pastikan Seluruh Kalurahan di DIY Bisa Cairkan Dana Desa Tahap 2
- Timpora Bantul Temukan Dugaan Investasi Fiktif hingga Pelanggaran Izin Tinggal WNA
Advertisement
Advertisement
