Sosok Yudi Ismono, Kampanyekan Antikorupsi di Lingkup Birokrasi

Harianjogja.com, JOGJA—Instansi pemerintah tengah mendapat sorotan tajam belakangan ini menyusul merebaknya kasus korupsi minyak mentah di Pertamina. Kepercayaan rakyat kandas oleh kinerja pemerintahan yang dinilai jauh panggang dari api. Di balik itu, ada sosok Yudi Ismono, ASN Pemda DIY yang tetap percaya semangat antikorupsi harus tegak lurus dimanapun dan kapanpun. 

Yudi Ismono mengenakan batik hitam bermotif cerah saat berangkat kerja di hari Jumat (28/2/2025). Sebagai luaran ia membungkus batiknya itu dengan rompi berwarna biru muda yang di sisi kiri atasnya tertempel tulisan berani, kompeten, hebat berwarna merah putih. 

Rompi itu sesekali menemani aktivitas kerjanya baik di Sekretariat DPRD DIY, mengajar maupun saat mengisi forum penyuluh antikorupsi. Yudi merupakan Sekretaris DPRD DIY yang baru menjabat sekitar hampir dua bulan di instansi itu. Sebelumnya ia pernah ditempatkan di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) Sekretariat Daerah (Setda) DIY serta Inspektorat DIY. 

Jawatan yang disebut terakhir lah yang membawa dirinya kini menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (Perpaksinas) periode 2023-2026. Terjun ke forum penyuluh antikorupsi se Indonesia membuat Yudi yakin instansi pemerintahan yang bersih dan melayani harus dimulai dari hal yang paling kecil. 

Yudi menceritakan perjalanan panjang keterlibatannya dalam organisasi ini. Berawal dari program pelatihan dan sertifikasi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di ACLC KPK, ia kemudian terlibat aktif dalam penyuluhan antikorupsi di berbagai lini masyarakat.

“KPK memiliki program pelatihan dan sertifikasi untuk berbagai kalangan, baik pegawai negeri, swasta, dosen, bahkan ibu rumah tangga. Dari sinilah muncul banyak penyuluh yang tersebar di kementerian, lembaga, dan komunitas dengan berbagai metode edukasi, seperti puisi, cerita, dan buku,” jelasnya.

Pada 2023, jumlah penyuluh antikorupsi mencapai sekitar 3.000 orang se Indonesia. Besarnya potensi ini membuat KPK merasa perlu untuk mengoordinasikan mereka dalam wadah yang lebih terstruktur. “Dari situ muncul naskah akademik yang dikaji oleh para penyuluh dengan dukungan donatur untuk melihat kemanfaatan jika mereka bersatu dalam sebuah organisasi,” kata Yudi.

Deklarasi Perpaksinas dan Penunjukan Jogja sebagai Percontohan

Dalam perjalanan kariernya, Yudi yang saat itu masih bertugas di Inspektorat DIY melihat bahwa penyuluh bersertifikasi KPK belum ada di instansinya, meski di beberapa instansi lain seperti Badan Diklat jumlahnya sudah cukup signifikan. “Kebetulan teman-teman penyuluh ini datang ke Inspektorat, saya yang menerima mereka. Akhirnya kami berkoordinasi untuk menggerakkan penyuluhan antikorupsi di Jogja,” ujarnya.

Keaktifan penyuluh antikorupsi di Jogja akhirnya menarik perhatian nasional. Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakkordia) 2023 yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, forum penyuluh antikorupsi se-Indonesia dideklarasikan. “Saya sendiri tidak tahu kalau akan ditunjuk. Namun setelah mereka mencari daerah yang paling aktif dalam penyuluhan, Jogja dipilih dan saya diminta menjadi ketua sementara sebelum forum ini terbentuk secara resmi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Biro PIWPP Setda DIY Gencarkan Kampanye Tolak Korupsi

Untuk menindaklanjuti deklarasi di KPK, para penyuluh membutuhkan wadah yang lebih formal. “Saya mencoba melobi berbagai pemerintah daerah untuk membantu menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Banyak yang siap membantu, tetapi akhirnya Provinsi Riau yang dipilih,” tutur Yudi.

Dalam Munas yang digelar di Riau, secara aklamasi Yudi Ismono ditetapkan sebagai Ketua Umum Perpaksinas untuk periode 2023–2026. “Padahal awalnya saya hanya hadir sebagai undangan, bukan sebagai ketua penyuluh di Jogja. Tapi ternyata saya dipercaya untuk memimpin organisasi ini,” katanya.

Setelah dikukuhkan, ia langsung menyusun kepengurusan nasional dengan representasi dari berbagai forum penyuluh di seluruh Indonesia. Dalam dua tahun pertama kepemimpinannya, ia mulai menginisiasi berbagai program nasional guna menggerakkan forum penyuluh untuk kampanye antikorupsi. “Kami tidak mengintervensi dinamika di setiap daerah. Mereka tetap memiliki kegiatan masing-masing, tetapi Perpaksinas menjadi wadah koordinasi nasional,” jelasnya.

Salah satu program besar yang digagas adalah penyuluhan massal di Provinsi Banten, yang melibatkan hampir 130 penyuluh dalam waktu dua hari. “Kami menyampaikan penyuluhan daring kepada sekolah-sekolah. Responsnya luar biasa positif, koordinasinya juga berjalan baik,” tambahnya.

Selain itu, Perpaksinas juga menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan fasilitasi dari Gubernur Provinsi Sumatra Barat. “Rakernas ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat implementasi AD/ART yang telah disepakati di Munas Riau,” paparnya.

Membawa Semangat Antikorupsi ke Lingkungan Kerja

Sebagai seorang yang memiliki visi antikorupsi, Yudi juga berusaha menerapkan semangat yang sama dalam lingkup pekerjaannya di Sekretariat DPRD DIY. Salah satu langkah awalnya adalah mendorong pencanangan zona integritas. “Saya memulai dari Biro PIWPP. Kami berhasil dinominasikan sebagai OPD yang disusulkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) oleh Pemda DIY,” katanya.

Di DPRD DIY, ia pun mulai merintis upaya serupa. “Saya tidak banyak menggunakan pendekatan verbal, tetapi lebih ke kampanye yang saya fokuskan di lingkungan Sekretariat DPRD. Jika ini berhasil, saya yakin atmosfer positif ini akan menular ke anggota dewan,” jelasnya.

Dengan target setahun ke depan, ia berharap bisa membangun sistem antikorupsi yang lebih kuat di Sekretariat DPRD DIY. “Jika sistem ini berjalan dengan baik, insya Allah pengaruhnya akan meluas ke seluruh DPRD,” pungkasnya.

Di tengah kegusaran rakyat terhadap jalannya roda pemerintahan akibat munculnya kasus mega korupsi, ternyata semangat antikorupsi di lingkup pemerintahan membuktikan masih ada upaya kolektif dalam penyuluhan antikorupsi yang dapat menjadi gerakan masif dan berdampak luas. Dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan, diyakini kehadiran sosok-sosok yang berperan sebagai garda terdepan dalam kampanye antikorupsi di Indonesia bakal bermunculan ke depannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News