Jalan di Perumahan Bersubsidi Curam dan Membahayakan Penghuni, DPUPKP Sleman Laporkan ke Pusat

Harianjogja.com, SLEMAN--Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyampaikan ada prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan bersubsidi yang kurang layak. Salah satu PSU berupa jalan yang memiliki kemiringan lebih dari 30 derajat.

Ketua Tim Kerja Perumahan Formal DPUPKP Sleman, Agung Yuntoro, mengatakan pengembang tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan dan PSU hanya agar bisa mendapat keuntungan dari penjualan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Agung mengaku ada perumahan MBR di Kapanewon Moyudan yang memiliki jalan dengan kondisi kemiringan lebih dari 30 derajat. Jalan yang curam membuat warga tidak nyaman dan mengancam keselamatan diri.

“Pengembang perumahan itu ada yang bagus [profesional] dan kurang bagus. Ada yang memang orientasi semata-mata keuntungan, tidak memperhatikan kenyamanan perumahan. Di situs lapor sleman juga sudah banyak yang mengeluhkan perumahan MBR. Ada yang datang ke kami kami juga untuk komplain,” kata Agung dihubungi, Sabtu (22/3/2025).

Dia menerangkan berbagai kebijakan mengenai perumahan bersubsidi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Kabupaten Sleman hanya menjadi lokasi pembangunan perumahan tersebut. Koordinasi dilakukan bersama Pemkab Sleman.

Perumahan bersubsidi memang dijual murah agar MBR dapat mengakses hunian tersebut. Meski harga satu unit murah, kata Agung kualitas bangunan dan PSU harus bagus atau sesuai standar. Rata-rata luas rumah bersubsidi sekitar 60 meter persegi.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Rumah Subsidi Harus Berkualitas

DPUPKP Sleman mencatat masih ada 172 unit rumah bersubsidi hingga saat ini. Persebarannya, Griya Moyudan Asri masih ada 44 unit; Mulia Purnama Residence di Godean ada 18 unit; Godean Jogja Hills ada satu unit; Perumahan Graha Kencana Gamplong di Moyudan ada 55 unit; Baiti Jannati di Gamping ada nol unit; dan Perumahan Godean Mandiri ada 54 unit.

Total rumah terjual ada 438 unit. Rumah bersubsidi paling banyak terjual ada di Godean Jogja Hills dengan 189 unit. Adapun rumah bersubsidi di Perumahan Godean Mandiri belum ada unit terjual.

“Ke depan apabila ada acara dengan Pemerintah Pusat, kami akan menyampaikan ihwal PSU di perumahan bersubsidi,” katanya.

Lebih jauh, Agung mengatakan pembangunan perumahan bersubsidi kemungkinan masih dilakukan. Ada pengembang yang telah berkonsultasi ke DPUPKP Sleman. Dalam suatu acara bersama Pemerintah Pusat, ada juga pengembang yang berniat membangun di Bumi Sembada

Hanya, kendala pembangunan rumah bersubsidi saat ini adalah harga tanah yang tinggi. Padahal, agar MBR bisa mengakses satu unit rumah seharga Rp166 juta, paling tidak harga tanah harus Rp1 juta. Lebih dari itu, pengembang akan kesulitan menyediakan rumah layak dengan harga murah.

Pembangunan rumah bersubsidi pada awalnya dilaksanakan di Sleman Barat dan Sleman Timur yang masih memiliki tanah murah di perdesaan. Namun, proyek Tol Jogja - Solo dengan dua exit tol yang berada di dua wilayah tersebut memicu kenaikan harga tanah.

“Meski menggarap perumahan bersubsidi, pengembang tetap ingin mendapat keuntungan. Mereka punya bussiness plan, luas rumah, jumlah unit yang bisa disediakan. Jadi kalau harga tanah mahal, mereka kesulitan. Kalau memaksa, kualitas perumahan malah bisa dikorbankan,” ucapnya.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengatakan masyarakat yang ingin mengakses perumahan bersubsidi dapat langsung menghubungi pengembang perumahan tersebut.

“Silakan kepada masyarakat kalau ingin mengakses perumahan bersubsidi, apabila masih tersedia, bisa langsung ke pengembang,” kata Suwarsono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News