Okupansi Merosot, PHRI DIY Minta Relaksasi Pajak kepada Pemkot Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Okupansi atau tingkat hunian hotel di Yogyakarta pada momentum libur lebaran tahun ini merosot jika dibandingkan libur-libur pada tahun sebelumnya.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryno mencatat okupansi hotel selama libur lebaran hanya mencapai 62,8 persen pada periode 30 Maret-7 April 2025. Kondisi serupa tak hanya terjadi di Yogyakarta, melainkan juga di daerah-daerah lainnya. Misalnya di Solo yang okupansinya hanya mencapai 55,8 persen, Jawa Tengah sebesar 58 persen, dan Jawa Timur sebesar 60 persen. Untuk itu, Deddy meminta keringanan kepada Pemkot Jogja utamanya dalam hal relaksasi pajak. Sebab, pada kondisi saat ini pemasukan tak sebanding dengan biaya operasional.

“Ibaratnya kondisi sedang gelap dan mungkin belum tahu apakah bisa bertahan sampai bulan depan. Kami butuh masukan dan dukungan terhadap apa yang bisa meringankan kami,” ujar Deddy di Balai Kota Jogja, Rabu (16/4/2025).

Ia menambahkan berbagai upaya ditempuh anggotanya untuk bisa terus bertahan. Mulai dari pengurangan jam karyawan, pemberhentian kontrak, hingga opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Deddy mengatakan opsi PHK terpaksa dipilih jika benar-benar kondisi okupansi tak membaik bulan depan. Untuk itu, dia sangat mengharapkan kebijakan Pemkot Jogja terkait relaksasi pajak, tagihan PDAM, ataupun tagihan listrik hotel dan restoran. Dengan demikian, setidaknya industri hotel dan restoran bisa sedikit lebih memperpanjang umurnya. Ia memastikan pihaknya selalu mendukung kebijakan yang dicanangkan Pemkot Jogja. Tak terkecuali soal penanganan sampah.

“Apa yang menjadi program Pemkot Jogja sudah pasti kami jalankan. Guyub rukun sesarengan dengan Pemkot untuk memajukan pariwisata. Tetapi mohon apa yang menjadi keresahan kami juga diperhatikan,” harapnya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meminta hotel dan restoran untuk membuat surat permohonan relaksasi pajak, baik pajak bumi dan bangunan (PBB) ataupun pajak lainnya. Nantinya, pihaknya akan melakukan kajian terhadap permohonan tersebut sehingga diharapkan muncul solusi setelahnya.

Hasto berkomitmen sektor pariwisata akan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kota Jogja. Sebab, selama ini sektor pariwisata menyumbang PAD terbesar untuk Kota Jogja. Berbagai strategi juga akan ditempuh Pemkot Jogja untuk memastikan sektor pariwisata tetap tumbuh.

“Nanti coba kita bikin kegiatan kerja sama dengan negara lain. Misal, berupa bule mengajar supaya mereka bisa tinggal di sini dalam waktu seminggu atau beberapa hari, yang jelas pariwisata menjadi konsern kami,” ungkap Hasto. (Alfi Annissa Karin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News