BBPOM Jogja Percepat Izin Edar Produk UMKM Pangan Olahan
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, BANTUL– Sempat kehabisan stok pada Desember 2024 hingga Februari 2025, kini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul memastikan blangko e-KTP telah tersedia.
Kepala Disdukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengaku kelangkaan blangko e-KTP tersebut lantaran distribusi dari pemerintah pusat ke daerah terlambat. Sehingga dalam pada Desember 2024 hingga Februari 2025, masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP akan diberikan lembar biodata sebagai ganti blangko e-KTP.
“Kita mengeluarkan biodata sebagai pengganti [blangko] KTP, ada data kependudukannya di sana. Itu dapat digunakan untuk urusan yang sifatnya mendesak,” katanya, Rabu (16/4/2025).
BACA JUGA: Packrafting Canden Bantul, Padukan Wisata Sungai dan Jamu Tradisional
Kwintarto menyebut mulai awal Maret 2025, blangko e-KTP di Bantul telah tersedia. Masyarakat yang mendapatkan lembar biodata sebagai ganti blangko e-KTP tersebut sudah mulai menggantikan lembaran tersebut dengan blangko e-KTP.
Dia menyebut kebutuhan blangko e-KTP di Bantul terbilang tinggi. Rata-rata dalam kurun waktu sebulan diperlukan sekitar 6.000 blangko e-KTP.
Namun, saat ini ketersediaannya hanya mencapai sekitar 2.000 blangko. “Sekarang [ketersediaan blangko e-KTP] masih aman. Tapi nanti sampai akhir April harus ada di blangko lagi,” katanya.
Kwintarto menyebut pihaknya akan segera mengajukan usulan kebutuhan blangko e-KTP kepada Pemda DIY atau pemerintah pusat ketika jumlah blangko e-KTP sudah mulai menipis.
Dia pun mengimbau agar masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP namun mendapatkan lembar biodata agar dapat segera menukarkan dengan blangko e-KTP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Selomartani mulai mengembangkan pertanian cerdas berbasis IoT melalui CSR AAMAI 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas petani.
DPRD DIY menyoroti alih fungsi lahan pertanian 150-200 hektare per tahun dan meminta RPPLH 2026-2056 menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
PDI Perjuangan Sleman menggelar sarasehan Kudatuli untuk memperkuat militansi kader, menjaga soliditas partai, dan menyerap aspirasi senior.
Sebanyak 4.278 anak di Sleman tercatat tidak sekolah. Pemkab meluncurkan Gandheng ATS berbasis EWS untuk mendeteksi risiko putus sekolah.
Brussels memperpanjang status waspada kekeringan level kuning akibat cadangan air tanah terus menurun dan cuaca kering yang masih berlanjut.